Home Kategori » Komisi IX

Ada Pasal yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, Poksi IX F-PKS Tolak PP Pengupahan

Kamis, 26 November 2015 09:13:26 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Ada Pasal yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, Poksi IX F-PKS Tolak PP Pengupahan   Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menyatakan penolakan terhadap sebagian pasal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Itu lantaran beberapa pasal PP tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.   "Seja...

Soal Formula Upah Murah, Komisi IX F-PDI Perjuangan Tuntut Menaker Bertanggung Jawab

Minggu, 18 Oktober 2015 03:44:33 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Soal Formula Upah Murah, Komisi IX F-PDI Perjuangan Tuntut Menaker Bertanggung Jawab   Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka me‎nolak formula upah murah sebagai program Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Presiden Joko Widodo yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengupahan.   Isu aturan baru form...

Komisi IX F-PKS Minta KTKLN Dihapus dari RUU PPILN

Kamis, 15 Oktober 2015 04:05:26 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi IX F-PKS Minta KTKLN Dihapus dari RUU PPILN   Senayan - DPR RI sedianya memegang prinsip mampu memberikan pelayanan kepada pekerja Indonesia di luar negeri  dengan prinsip aman, cepat, mudah, dan murah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).   Oleh karena itu Fraksi...

RPP Pengupahan Disinyalir Berupaya Mengakomodir Upah Murah bagi Pekerja

Kamis, 15 Oktober 2015 02:05:11 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
RPP Pengupahan Disinyalir Berupaya Mengakomodir Upah Murah bagi Pekerja   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerukan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan menjadi peraturan karena dinilai sangat merugikan kaum pekerja dan buruh.   "Kami menuntut agar RPP Pengupahan yang berwatak upah murah dibatalk...

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Segera Angkat Bidan PTT Jadi PNS

Kamis, 1 Oktober 2015 08:39:11 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Segera Angkat Bidan PTT Jadi PNS   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mendesak Pemerintah untuk memperhatikan nasib sekitar 42.000 bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.    "Para Bidan PTT tersebut merupakan salah satu ujung tombak tenaga kesehatan di t...

Rieke: Paket Ekonomi Pemerintah Belum Bisa Jadi Solusi Masalah Ketenagakerjaan

Kamis, 1 Oktober 2015 00:01:27 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Rieke: Paket Ekonomi Pemerintah Belum Bisa Jadi Solusi Masalah Ketenagakerjaan   Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi jilid kedua yang baru dirilis Pemerintah karena tidak menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.   Bahkan, Rieke tidak melihat integrasi antara kebija...

Berdasarkan Survei, Upah Layak Buruh Tahun 2016 Meningkat 33 Persen

Selasa, 22 September 2015 08:31:29 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Berdasarkan Survei, Upah Layak Buruh Tahun 2016 Meningkat 33 Persen   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka bekerja sama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM, mengadakan survei pengupahan nasional di tujuh Provinsi dan sembilan Kota/Kabupaten yang merupakan daerah padat industri di Indonesia.   Survei yang dilakukan pada 28 Agustus ...

Okky Khawatirkan Dampak Negatif Perubahan Aturan Peredaran Minuman Beralkohol

Selasa, 15 September 2015 01:15:26 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Okky Khawatirkan Dampak Negatif Perubahan Aturan Peredaran Minuman Beralkohol   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyorot rencana Perubahan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang Juknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A harus dipastikan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.   Aturan ...

Mendengar Keluhan Pekerja, Komisi IX Kian Mantap Bentuk Panja Pelindo II

Jum`at, 11 September 2015 01:41:40 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Mendengar Keluhan Pekerja, Komisi IX Kian Mantap Bentuk Panja Pelindo II   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengatakan pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Itu disampaikan Adang usai menerima audiensi Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakart...

Komisi IX Kritik Lemahnya Perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja

Kamis, 10 September 2015 02:32:56 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi IX Kritik Lemahnya Perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja   Senayan - Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar AS, semakin memperburuk kondisi dunia usaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang sulit dihindari para pengusaha.    Ironisnya, Pemerintah Daerah pun seakan tidak mampu berbuat apa-apa dengan gelomba...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...