Home Kategori » Pro-Kontra

Silang Pendapat Komisi III soal Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Senin, 2 November 2015 08:37:30 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Silang Pendapat Komisi III soal Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian   Senayan - Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian khususnya di media sosial. Hal itu langsung mendapat tanggapan beragam dari Komisi III DPR RI yang merupakan mit...

Sudah Tepatkah Tambahan Hukum Kebiri buat Paedofil?

Kamis, 22 Oktober 2015 21:15:40 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Sudah Tepatkah Tambahan Hukum Kebiri buat Paedofil?   Senayan - Fraksi Partai Nasdem dengan lantang mendukung tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa kebiri. Namun, wacana hukuman itu dinilai kurang tepat oleh Master Spikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.   Menurut sejumlah anggota Fraksi Partai Nasdem DPR ...

Beda Pandangan soal Wacana Penghapusan Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Rabu, 9 September 2015 01:34:41 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Beda Pandangan soal Wacana Penghapusan Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba   Senayan - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin beda pandangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso yang mengusulan perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, soal rehabilitasi.   "Pak Budi saya kira perlu mendalami apa yang telah kami ...

DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW

Kamis, 27 Agustus 2015 09:45:50 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW   Senayan - Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba meminta Pemerintah sebaiknya merevisi RAPBN 2016 khususnya terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik 3.500 Mega Watt (MW). Usulan itu dikemukakan lantaran melihat sejumlah faktor, antara lain perekonomian yang tengah lesu.   "Dari...

Soal Pilkada Serentak, F-PKB Inginkan KPUD yang Jadi Penyelenggara

Rabu, 26 Agustus 2015 21:57:42 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Soal Pilkada Serentak, F-PKB Inginkan KPUD yang Jadi Penyelenggara   Senayan - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tak campur tangan dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Legislator dari Fraksi PKB itu mendukung jika KPU Daerah (KPUD) yang jadi penyelenggara.   Lukman menjelaskan, Pasal ...

Wacana Revisi UU KPK soal Penyadapan Demi Penguatan atau Pelemahan?

Rabu, 8 Juli 2015 10:06:29 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Wacana Revisi UU KPK soal Penyadapan Demi Penguatan atau Pelemahan?   Senayan - Rencana DPR RI periode 2014-2019 merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik lantaran ada sejumlah kewenangan khusus yang bakal diperketat, yaitu penyadapan.   Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) ...

Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Pembentukan Polisi Parlemen

Selasa, 14 April 2015 12:46:11 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Pembentukan Polisi Parlemen   Senayan - Wacana pembentukan Polisi Parlemen tengah mendapat sorotan tajam karena dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai pemborosan uang negara. Rupanya, Pimpinan DPR terbelah dalam memandang rencana tersebut.    Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon m...

Revisi UU Perbankan Perlu Memperhatikan Sejumlah Aspek Penting Ini

Rabu, 25 Maret 2015 10:49:23 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Revisi UU Perbankan Perlu Memperhatikan Sejumlah Aspek Penting Ini   Senayan - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan jika UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10/1998 tentang Perbankan merupakan warisan International Monetary Fund (IMF) sehingga dalam pelaksanannya cenderung liberal, dan pihak asing bisa memiliki saham perbankan di negeri ini sa...

Bagaimana Semestinya Parlemen dan Pemerintah Menyikapi Isu ISIS?

Jum`at, 20 Maret 2015 14:26:35 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Bagaimana Semestinya Parlemen dan Pemerintah Menyikapi Isu ISIS?   Senayan - Pengamat Timur Tengah Zuhairi Misrawi menilai wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan yang menyepelekan keberadaan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia tidak sensitif pada kemaslahatan masyarakat.    Menurutnya, keberadaan ISIS telah mengancam kehidupan masy...

Komnas HAM Dukung Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Diberi Remisi

Rabu, 18 Maret 2015 22:01:31 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komnas HAM Dukung Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Diberi Remisi   Senayan - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila lebih sepakat jika koruptor dimiskinkan ketimbang diperketat dalam memperoleh remisi. Pasalnya, remisi merupakan hak semua narapidana, termasuk koruptor.   "Kami ingin Pemerintah dan penegak hukum gun...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...