Home Kategori » Komisi II

Anggota Komisi II F-PKB Sesalkan Pernyataan Menpan RB soal Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2

Minggu, 8 November 2015 19:28:20 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Anggota Komisi II F-PKB Sesalkan Pernyataan Menpan RB soal Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2   Kuningan - Munculnya pernyataan di media massa terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menimbulkan polemik di masyarakat.   Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komis...

Opsi Penundaan Pilkada di Daerah Terkena Bencana Kabut Asap Perlu Dikaji

Rabu, 28 Oktober 2015 03:45:00 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Opsi Penundaan Pilkada di Daerah Terkena Bencana Kabut Asap Perlu Dikaji   Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Sa'duddin meminta penyelenggara Pemilu untuk mengkaji kembali persiapan Pilkada di beberapa daerah yang terkena bencana asap. Pasalnya, potensi gangguan asap mulai terlihat di beberapa tahapan kampanye Pilkada serentak yang terjadi saat ini.   "Kami ...

Lukman Edy: IPDN Hanya Perlu Diperbaiki Bukan Dibubarkan

Kamis, 10 September 2015 01:23:18 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Lukman Edy: IPDN Hanya Perlu Diperbaiki Bukan Dibubarkan   Senayan - Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri kurang sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menginginkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan.   Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyatakan, selama ini IPDN s...

Langkah KPU Perpanjang Pendaftaran Calon Kepala Daerah Rawan Digugat secara Hukum

Rabu, 9 September 2015 09:58:26 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Langkah KPU Perpanjang Pendaftaran Calon Kepala Daerah Rawan Digugat secara Hukum   Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Sa’duddin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait dengan pendaftaran pasangan calon.   "...

KPK Siap Lakukan Pengawasan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Komisi II DPR

Rabu, 2 September 2015 09:41:10 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
KPK Siap Lakukan Pengawasan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Komisi II DPR   Senayan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan Pilkada.   Wakil Ketua Kom...

Penundaan Pilkada Serentak 2015 Berpotensi Hadirkan Permasalahan Baru

Senin, 27 Juli 2015 00:19:08 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Penundaan Pilkada Serentak 2015 Berpotensi Hadirkan Permasalahan Baru   Bekasi - Sejumlah persoalan seputar persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 berpotensi menunda Pilkada hingga tahun 2017. Namun, permasalahan baru harus siap dihadapi jika pelaksanaannya benar ditunda.   Anggota Komisi II DPR RI Sa'duddin mengungkapkan adanya potensi masalah ...

Komisi II: Politik Dinasti Menumbuhsuburkan Raja-raja Kecil di Daerah

Jum`at, 10 Juli 2015 10:41:40 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Komisi II: Politik Dinasti Menumbuhsuburkan Raja-raja Kecil di Daerah   Senayan - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria kecewa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir larangan politik dinasti. Padahal, DPR merevisi UU Pilkada soal politik dinasti karena menjamurnya raja-raja kecil di daerah yang berupaya dengan segala cara melanggengka...

Larangannya Dibatalkan MK, PPP Yakin DPR Tetap Berupaya Hindari Politik Dinasti

Kamis, 9 Juli 2015 15:23:22 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Larangannya Dibatalkan MK, PPP Yakin DPR Tetap Berupaya Hindari Politik Dinasti   Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti.    Legislator dari Fraksi PPP ini yakin DPR tetap berkomitmen untuk tidak melanggengkan praktik politik dinasti, den...

KPU Janji Telusuri Dugaan Kerugian Negara dalam Pemilu 2014

Selasa, 23 Juni 2015 09:24:52 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
KPU Janji Telusuri Dugaan Kerugian Negara dalam Pemilu 2014   Senayan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 34 miliar oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2014.   Ketua KPU Husni Kamil Manik me...

Anggaran Pilkada bakal Membengkak, Komisi II F-PKS Pertimbangkan Revisi UU Pilkada

Rabu, 17 Juni 2015 09:05:26 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Anggaran Pilkada bakal Membengkak, Komisi II F-PKS Pertimbangkan Revisi UU Pilkada   Senayan - DPR RI melihat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi membengkak dua kali lipat. Oleh karena itu, unsur pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mempertajam materi perlu tidaknya dilakukan revisi Undang-undang (UU) Pilkada.   "UU Pi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...