Home Kategori » Komisi VIII

BPKH Dinilai Bisa Jadi Solusi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Calon Jemaah Haji

Kamis, 12 November 2015 12:20:52 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
BPKH Dinilai Bisa Jadi Solusi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Calon Jemaah Haji   Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih berharap pembahasan mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat diselesaikan tahun depan. Pasalnya, lembaga itu bisa jadi solusi bagi pengelolaan dana bagi hasil yang dialokasikan dari uang calon haji (calhaj).    "Dengan B...

Antisipasi Insiden Mina, Komisi VIII Minta Petugas Haji dari TNI dan Polri Ditambah

Rabu, 4 November 2015 00:02:55 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Antisipasi Insiden Mina, Komisi VIII Minta Petugas Haji dari TNI dan Polri Ditambah   Senayan - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2016 melibatkan lebih banyak petugas dari kalangan TNI dan Polri. Usulan itu bertujuan sebagai langkah pengamanan jemaah haji khususnya di Mina.   "Dengan membludaknya jamaah dari ...

Komisi VIII F-PKS Memandang Perlunya Dibentuk Satgas Kerukunan Umat Beragama

Sabtu, 24 Oktober 2015 01:20:31 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi VIII F-PKS Memandang Perlunya Dibentuk Satgas Kerukunan Umat Beragama   Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlu adanya satuan tugas (satgas) yang menangani kerukunan umat beragama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah pusat dan daerah.    "Tentunya satgas ini harus kuat dari segi kele...

Komisi VIII F-PKS Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos untuk Menekan Angka Kejahatan pada Anak

Rabu, 21 Oktober 2015 03:00:35 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi VIII F-PKS Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos untuk Menekan Angka Kejahatan pada Anak   Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kepedulian Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya mengatasi darurat kejahatan terhadap anak. Untuk itu, Hidayat menilai penting untuk meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kemensos. ...

Gesekan Umat Beragama di Aceh, Komisi VIII Pertanyakan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kemenag

Kamis, 15 Oktober 2015 09:10:39 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Gesekan Umat Beragama di Aceh, Komisi VIII Pertanyakan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kemenag   Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyorot minimnya peran Kementrian Agama (Kemenag) dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, hingga terjadi kasus bentrokan massa di Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.   "Peran Kemenag da...

Cegah Kekerasan pada Anak, Komisi VIII Usul Pembentukan Satgas Lingkungan

Selasa, 6 Oktober 2015 15:50:32 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Cegah Kekerasan pada Anak, Komisi VIII Usul Pembentukan Satgas Lingkungan   Senayan - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendorong Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) lingkungan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan yang belakangan ini terjadi.   "Satgas ini cukup berupa jaringan komunikasi yang dilakukan pada tingkat RT/RW. N...

DPR Beri Batas Waktu Pemerintah untuk Aktivasi BPKH

Rabu, 30 September 2015 04:04:29 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
DPR Beri Batas Waktu Pemerintah untuk Aktivasi BPKH   Senayan - Serangkaian insiden yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi alasan perlunya reformasi dari segi manajemen.    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Undang-undang Haji mengamanatkan, negara harus menjamin tiga aspek kepad...

Komisi VIII: RUU Penyandang Disabilitas Penting untuk Segera Disahkan

Selasa, 29 September 2015 21:09:18 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi VIII: RUU Penyandang Disabilitas Penting untuk Segera Disahkan   Senayan – Anggota Komisi VIII DPR RI M.Iqbal Ramzi menyatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan.   Leg...

Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Beri Informasi soal Korban Mina

Jum`at, 25 September 2015 01:48:30 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Beri Informasi soal Korban Mina   Mekkah - Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak Pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan secara resmi jumlah korban tragedi Mina beserta negara asalnya. Pasalnya, hingga saat ini jumlah korban yang diumumkan masih simpang siur dan ada kemungkinan terus bertambah.   "Sekarang ini, yang disa...

Komisi VIII: Pihak Sekolah Punya Tanggung Jawab Mengantisipasi Kekerasan terhadap Pelajar

Rabu, 23 September 2015 05:55:24 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi VIII: Pihak Sekolah Punya Tanggung Jawab Mengantisipasi Kekerasan terhadap Pelajar   Senayan - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pihak sekolah sigap mengantisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini menanggapi kasus kekerasan yang belum lama terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, hingga mengakibatkan seorang siswa meni...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...