Home Kategori » Komisi IX

Rieke: Ada Motif Pengalihan Isu Tuntutan Buruh di Balik Isu Pencopotan Buwas

Kamis, 3 September 2015 08:53:50 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Rieke: Ada Motif Pengalihan Isu Tuntutan Buruh di Balik Isu Pencopotan Buwas   Senayan - Isu pencopotan Komisaris Jenderal (Polisi) Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), santer terdengar setelah Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ...

Dinilai Minim Terobosan, Anggota Komisi IX Fraksi PDI-P Minta Menaker Diganti

Selasa, 1 September 2015 16:36:05 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Dinilai Minim Terobosan, Anggota Komisi IX Fraksi PDI-P Minta Menaker Diganti   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri segera mengambil terobosan sebagai solusi atas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada buruh. Jika tidak, Presiden Joko Widodo harus melakikan pergantian menteri lagi. &nbs...

Moratorium Pengiriman TKI Bukan Solusi Cerdas atas Perlambatan Ekonomi

Minggu, 30 Agustus 2015 08:27:41 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Moratorium Pengiriman TKI Bukan Solusi Cerdas atas Perlambatan Ekonomi   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menilai moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan solusi perlambatan ekonomi saat ini. Pasalnya, dunia usaha dalam negeri pun sedang terganggu stabilitas produksinya hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana. ...

Ribuan Karyawan PT Pertani Terancam Mati di Lumbung Padi

Senin, 24 Agustus 2015 10:45:36 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Ribuan Karyawan PT Pertani Terancam Mati di Lumbung Padi   Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Sarmuji mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di PT Pertani. Pasalnya, ada sekitar 1.125 karyawan yang hak-haknya diabaikan oleh Direksi BUMN tersebut.   "Pemerintah berpotensi melanggar UU 13/2003 tentang K...

Politisi Nasdem Tegaskan Negara Menjamin Kecukupan Anggaran BPJS Kesehatan

Rabu, 12 Agustus 2015 09:52:47 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Politisi Nasdem Tegaskan Negara Menjamin Kecukupan Anggaran BPJS Kesehatan   Senayan - Anggota Panja BPJS Kesehatan Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini menegaskan bahwa negara sudah menjamin BPJS Kesehatan tidak akan defisit. Menurutnya, rasio klaim 104 persen pada tahun lalu sudah ditutup APBN sebesar Rp 5 triliun, dan sudah cair bulan lalu sebesar Rp 3,46 trilun. &...

Jelang MEA, Pengadilan Perburuhan Diminta Minimalisir Izin PHK

Selasa, 4 Agustus 2015 11:11:43 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Jelang MEA, Pengadilan Perburuhan Diminta Minimalisir Izin PHK   Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengingatkan agar pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai pada awal tahun 2016, harus diimbangi dengan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.    Perlindungan tersebut bukan cuma sekadar memperketat izin ten...

BPJS Kesehatan Diharamkan MUI, Komisi IX Buka Pintu buat Kehadiran BPJS Syariah

Kamis, 30 Juli 2015 01:38:41 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
BPJS Kesehatan Diharamkan MUI, Komisi IX Buka Pintu buat Kehadiran BPJS Syariah   Senayan - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Asman Abnur mengaku belum mendapatkan kejelasan soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram karena belum sesuai Syariah Islam.   Guna mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, K...

Anggota Komisi IX Ini Dorong Revisi UU PPHI Berpihak pada Buruh

Minggu, 12 Juli 2015 14:52:09 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Anggota Komisi IX Ini Dorong Revisi UU PPHI Berpihak pada Buruh   Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini berharap revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015, memihak kaum buruh.    Pasalnya, ia melihat selama ini penyelesaian persel...

Jika Kembali Mangkir Rapat, Komisi IX Siap Jemput Paksa Menakertrans

Selasa, 7 Juli 2015 13:01:33 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Jika Kembali Mangkir Rapat, Komisi IX Siap Jemput Paksa Menakertrans     Senayan - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR soal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), Senin (6/7).    Komisi IX DPR akhirnya memutuskan untuk mengagend...

Tanpa Kehadiran Menaker, Rapat Komisi IX Desak Pemerintah Revisi Tiga Buah PP

Selasa, 7 Juli 2015 03:38:18 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Tanpa Kehadiran Menaker, Rapat Komisi IX Desak Pemerintah Revisi Tiga Buah PP   Senayan - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya dan Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (6/7), bersambung esok hari. Meski begitu, sudah ada beberapa poin kesimpulan yang disampaikan. &n...
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...