Home Kategori » Komisi XI

Kemenkeu: Belum Ada Aturan Pembayaran Pensiun PNS Sekaligus

Kamis, 9 Januari 2014 08:09:18 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Kementerian Keuangan menegaskan belum menerbitkan peraturan tentang pembayaran pensiun secara sekaligus kepada pegawai negeri sipil (PNS).   "Pengaturan pensiun PNS masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai," kata...

Dana Investor Pasar Modal Kini Makin Dilindungi

Senin, 6 Januari 2014 09:20:46 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran bernomor 18/SEOJK.04/2013. Surat edaran ini guna mendukung penggunaan dana perlindungan pemodal dalam pemberian ganti rugi atas aset pemodal yang hilang.    OJK menyampaikan batas maksimum dana hilang investor yang harus d...

Kenaikan Harga Elpiji Bikin Beban Masyarakat Kian Berat

Jum`at, 3 Januari 2014 18:35:47 - Penulis : - Editor :
Kenaikan Harga Elpiji Bikin Beban Masyarakat Kian Berat   Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mendesak Pertamina membatalkan penaikan harga eceran LPG (elpiji) tabung 12 kg. Naiknya harga elpiji bakal menyulitkan masyarakat, apalagi di saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat.    "Masih banyak solusi lain yang bis...

Inflasi Tinggi, Pemerintah Disarankan Perbaiki Fundamental Ekonomi

Jum`at, 3 Januari 2014 07:36:47 - Penulis : - Editor :
Inflasi Tinggi, Pemerintah Disarankan Perbaiki Fundamental Ekonomi Jakarta - Inflasi tahun 2013 meleset dari perkiraan 7,2 persen menjadi 8,38 persen. Pemicu utamanya adalah inflasi bahan makanan 11,35 persen dan transportasi 15,36 persen. Inflasi itu menyebabkan naiknya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.   Menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimant...

PP Iuran OJK Ternyata Nyangkut di Presiden

Rabu, 1 Januari 2014 10:16:00 - Penulis : - Editor :
PP Iuran OJK Ternyata Nyangkut di Presiden Jakarta - Selama ini Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait penetapan iuran pelaku industri keuangan ke OJK masih di tangan Menteri Keuangan.    Benarkah begitu?    Menteri Keuangan M Chatib Basri membantahnya....

Menkeu: Pemerintah Berhasil Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Selasa, 31 Desember 2013 15:15:56 - Penulis : - Editor :
Menkeu: Pemerintah Berhasil Tekan Defisit Neraca Perdagangan Jakarta - Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan, neraca perdagangan pada November 2013 masih akan surplus. Bahkan, angkanya boleh jadi lebih tinggi dari sebelumnya.   "Perkiraan Kemenkeu, neraca perdagangan bulan November 2013 akan surplus seperti bulan kemarin (Oktober). Bahkan surplu...

BI Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke OJK

Selasa, 31 Desember 2013 14:24:18 - Penulis : - Editor :
BI Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke OJK Senayan - Mulai hari ini, Selasa (31/12), pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya telah meneken Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gedung Bank Indonesia.   "Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak...

Iuran OJK Dipungut Dua Kali Setahun

Selasa, 31 Desember 2013 09:34:46 - Penulis : - Editor :
Iuran OJK Dipungut Dua Kali Setahun Jakarta - Hingga kini, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal iuran industri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum juga diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, OJK sedang menyusun petunjuk teknisnya (juknis) agar aturan itu bisa segera dilaksanakan setelah diteken.  ...

OJK Akan Perbaiki Pengawasan Bank

Selasa, 31 Desember 2013 08:32:54 - Penulis : - Editor :
OJK Akan Perbaiki Pengawasan Bank Jakarta - Belajar dari kasus yang menimpa Bank Mutiara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih memperketat pengawasan terhadap perbankan.   "Kita akan perkuat pengawasannya. Karena pengganggu kelangsungan usaha (bank) itu kan tidak hanya datang dari luar, tapi dari dalam juga. Jadi kita ya...

10 Temuan Penyimpangan Realisasi APBN Menurut FITRA

Senin, 30 Desember 2013 13:56:47 - Penulis : - Editor :
10 Temuan Penyimpangan Realisasi APBN Menurut FITRA Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan 10 poin penyimpangan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.    Sekjen FITRA Yenny Sucipto di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (30/12) mengatakan, penyimpangan itu tak lepas d...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...