DESKTOP |
MOBILE |
Home Kategori » Kelengkapan
Anggota Fraksi Golkar Ini Dilaporkan ke MKD atas Tuduhan PenipuanRabu, 10 Juni 2015 08:33:44 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Anggota DPR RI Endang Srikati Handayani (ESH) dilaporkan oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil Djowo Atmojo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas tuduhan dugaan melawan hukum serta menguntungkan Endang sewaktu menjadi Kurator.
Menurut Djowo, sewaktu menjadi kurator debitu... |
Banggar DPR Tegaskan Dana Aspirasi Sepenuhnya untuk Kepentingan DapilSelasa, 9 Juni 2015 16:51:35 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Wacana kenaikan dana aspirasi menjadi Rp 20 miliar per tahun yang bakal dibawa tiap anggota dewan saat reses langsung mendapat sorotan. Masyarakat mempertanyakan dana aspirasi itu siapa yang bakal menikmatinya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit menega... |
MKD bakal Panggil Anggota Dewan yang Dituding Gunakan Gelar PalsuKamis, 28 Mei 2015 22:59:32 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI, Surahman Hidayat menegaskan bakal menindaklanjuti laporan soal dugaan penggunaan gelar palsu yang melibatkan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Frans Agung Mula Putra Natamenggala.
Menurut Surahman, pihaknya sudah menemukan... |
BKSAP: KAA Merupakan Upaya Konsolidasi Kemerdekaan PalestinaRabu, 22 April 2015 09:23:20 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang digelar seja... |
Aspirasi Daerah Harus Lebih Diperhatikan dalam Penyusunan UUSelasa, 21 April 2015 08:48:32 - Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Farid Kusuma
Banjarmasin – Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abdul Fikri Faqih berharap aspirasi daerah dalam penyusunan Undang-undang harus lebih diperhatikan. Pasalnya, kerap terdapat irisan kepentingan pusat dan daerah yang tidak terkoordinasi baik.
"Pemerintah Daerah kerap merasa t... |
Sandang Status Tersangka, Anggota Dewan Bisa Diberhentikan SementaraJum`at, 10 April 2015 16:53:27 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Surahman Hidayat mengatakan, anggota dewan yang telah resmi menyandang status tersangka oleh aparat hukum, sudah dapat diberhentikan sementara sebagai anggota dewan.
Dengan status yang disandang itu, hak-haknya sudah mulai berkurang, yai... |
MKD bakal Beri Sanksi Tegas Pelanggar Kode Etik DewanKamis, 9 April 2015 13:05:42 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sangat menyesalkan adanya insiden pemukulan yang dilakukan oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf pada anggota Fraksi Partai Demokrat Mulyadi, saat berlangsung Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Rabu (8/4) petang.
"Saya sudah mendengar... |
Buka Paksa Ruang F-PG, MKD bakal Sidang FayakhunSelasa, 31 Maret 2015 14:06:17 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Surahman Hidayat menyatakan bakal meminta keterangan pada Fayakhun Andriadi yang diduga melakukan perusakan fasilitas negara, yakni mencongkel pintu masuk Fraksi Partai Golkar.
Aksi politisi Partai Beringin pendukung Agun... |
Anggota DPR Dilarang Bawa Senpi, Anggota F-PDIP KeberatanSelasa, 17 Februari 2015 13:21:55 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Rapat Paripurna DPR hari ini kembali membahas Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik Dewan. Salah satu pasal di dalamnya mengatur pelarangan Anggota DPR membawa senjata api (senpi) di luar Gedung DPR. Namun, aturan itu diprotes keras oleh politikus PDI Perjuangan Henry Yos... |
Untuk Tutup Defisit Anggaran APBN-P 2015, Pemerintah Andalkan UtangSabtu, 14 Februari 2015 01:20:01 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Baru berjalan tiga bulan, Pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) langsung membuka kran utang kepada pihak dalam dan luar negeri, guna menutupi defisit anggaran APBN-P 2015.
Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 22... |
JurnalParlemen TV
BeritaFoto
Terpopuler