Home Kategori » Interupsi

Kemendes Jadi Mitra Komisi V, Budiman Kecewa Berat

Selasa, 14 Juli 2015 16:01:24 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Kemendes Jadi Mitra Komisi V, Budiman Kecewa Berat   Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko menyatakan dipindahnya Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi dari mitra kerja Komisi II ke Komisi V telah mereduksi fungsi ruang desa, dan tidak sejalan dengan semangat UU Desa.   Peran Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah mendu...

Anggota Fraksi PKS Beri Catatan atas Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan

Senin, 13 Juli 2015 15:52:31 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Anggota Fraksi PKS Beri Catatan atas Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan   Brebes - Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan dukungan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan. Namun, ia memberi catatan kritis terhadap rencana yang diajukan masyarakat daerah Jawa Tengah tersebut.   "Sebaiknya proses di tingkat Kabupaten dituntaskan terlebih dahul...

F-PKS Pertanyakan Konsistensi MK dalam Memutuskan Syarat Peserta Pilkada

Sabtu, 11 Juli 2015 09:38:05 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
F-PKS Pertanyakan Konsistensi MK dalam Memutuskan Syarat Peserta Pilkada   Jakarta - Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembatasan keluarga petahana untuk maju dalam pencalonan kepala daerah.   "Putusan MK ini diam...

Sekretaris F-PG Ingatkan Risiko Besar di Balik Kebijakan Pengampunan Pajak

Kamis, 9 Juli 2015 23:45:05 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Sekretaris F-PG Ingatkan Risiko Besar di Balik Kebijakan Pengampunan Pajak   Senayan - Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo menilai penerapan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang bakal diterapkan Pemerintah sangat berisiko, karena dalam jangka menengah dan panjang justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar kewajiban paja...

Alasan Fraksi PKS Dukung RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Selasa, 7 Juli 2015 14:19:45 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Alasan Fraksi PKS Dukung RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan   Senayan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).    Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ecky Awal Mucharam, seusai Rapat Kerj...

Novita Wijayanti: Pancasila dan UUD Bersumber dari Ajaran Islam

Senin, 6 Juli 2015 09:47:18 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Novita Wijayanti: Pancasila dan UUD Bersumber dari Ajaran Islam   Cilacap - Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Novita Wijayanti kembali turun ke dapilnya, Jawa Tengah VIII, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, guna melaksanakan fungsi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Kali ini, Novita menyambangi kantor DPC Partai Gerindra, Kelurahan ...

PKS: Sebaiknya Pemerintah Kaji Tujuan Dana Aspirasi Sebelum Menolak

Kamis, 25 Juni 2015 18:25:00 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
PKS: Sebaiknya Pemerintah Kaji Tujuan Dana Aspirasi Sebelum Menolak   Senayan - Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan Presiden Joko Widodo telah menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi.   Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menuding ada alasan ...

Misbakhun: Yang Masih Menolak Dana Aspirasi Belum Paham Secara Utuh

Kamis, 25 Juni 2015 08:54:50 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Misbakhun: Yang Masih Menolak Dana Aspirasi Belum Paham Secara Utuh   Senayan - DPR telah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi dalam RAPBN 2016, kendati program tersebut mendapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura.   Wakil Ketua Tim UP2DP DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan kalaupun mem...

Misbakhun Usulkan Pembentukan Panja Harmonisasi RUU

Kamis, 18 Juni 2015 13:31:52 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Misbakhun Usulkan Pembentukan Panja Harmonisasi RUU   Senayan - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan pembentukan Panja Harmonisasi RUU yang saat ini sudah masuk di Baleg.   Dengan adanya Panja Harmonisasi, diharapkan akan mempercepat kerja legislasi untuk langsung masuk ke substansi permasalahan beberapa ...

PKS: Menteri Kabinet Kerja Jangan Asal Keluarkan Pernyataan

Minggu, 14 Juni 2015 12:20:03 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
PKS: Menteri Kabinet Kerja Jangan Asal Keluarkan Pernyataan   Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq meminta para menteri dalam Kabinet Kerja tidak mengeluarkan pernyataan aneh-aneh yang bisa memancing kemarahan masyarakat.   "Misalnya pernyataan Menteri Agama yang meminta Umat Islam yang akan berpuasa...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...