DESKTOP |
MOBILE |
Home Kategori » Pro-Kontra
Soal Pilkada Serentak, Pemerintah Ngotot Mulai Dilaksanakan Tahun IniKamis, 12 Februari 2015 08:29:51 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Melihat realita persiapan yang belum matang, mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 diundur ke 2016. Pasalnya, kompleksitas persiapan tersebut mencakup hampir semua tahapan pelaksanaan Pilkada, termasuk penyelenggara dan lembaga peradi... |
Pemerintah Inginkan Pilkada Serentak Diundur, Apa Tanggapan DPR?Kamis, 25 Desember 2014 07:59:13 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan setuju jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diundur hingga tahun 2016.
Pemunduran tersebut dinilai sebuah langkah tepat untuk mencapai tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang... |
Komisi III Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Johan Budi KeberatanKamis, 4 Desember 2014 18:36:41 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengaku setuju dengan ide pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diusulkan oleh Robby Arya Brata, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK.
"Ya memang seperti itu. KPK sebaik... |
Pollycarpus Dibebaskan, Komitmen Pemerintah pada Penegakan HAM DiragukanSenin, 1 Desember 2014 08:43:27 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Pembebasan bersyarat yang diperoleh Pollycarpus Budihari Priyanto, pelaku pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, menimbulkan berbagai reaksi. Tentunya ada yang mendukung, dan tak sedikit pihak yang mengecam.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyie... |
Beda Pandangan Anggota Dewan terhadap Hak InterpelasiRabu, 26 November 2014 11:01:13 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Senayan - Usulan menggunakan Hak Interpelasi digulirkan sejumlah Anggota DPR RI, untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, saat harga minyak dunia sedang turun.
Hingga Selasa (25/11) petang, tercatat sudah ada 157 anggota dewan ya... |
Ini Tanggapan PPP soal Wacana Pengosongan Kolom Agama di KTPJum`at, 7 November 2014 08:56:49 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Rencana yang sempat dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu kontan menuai beragam reaksi.
Fraksi PPP DPR RI memandang lebih baik pemerintah dan DPR segera me... |
Parlemen Terbelah, Ini Ungkapan Hati Dua Kubu Anggota DewanRabu, 5 November 2014 14:03:52 - Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Pertama dalam sejarah parlemen di Indonesia, terbentuk dua kubu yang saling berseberangan yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat , dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB,... |
Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Menteri, Politisi Senayan BereaksiSelasa, 21 Oktober 2014 20:03:43 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Sejumlah politisi Senayan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengkritisi nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Yang paling disorot adalah mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan SBY, Sri Mulyani Indrawat... |
Beda Pandangan KMP dan KIH soal Wacana Pemekaran Komisi I DPRSenin, 13 Oktober 2014 16:41:59 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Senayan - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya dengan tegas menyatakan setuju dengan usulan penambahan komisi di DPR RI, khususnya Komisi I. Alasannya, untuk meningkatkan efektifitas kinerja DPR.
"Kami mendukung penambahan komisi. Sebab, ada beberapa komisi di DPR ... |
Eksekutif dan Legislatif Sama Kuat Baik untuk DemokrasiSabtu, 11 Oktober 2014 15:54:03 - Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma
Jakarta - Untuk pertama kalinya dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia, posisi parlemen akan sama kuat dengan pemerintah (eksekutif). Pasalnya, sejak dulu presiden selalu didukung oleh partai di parlemen.
"Dari Presiden Soeharto sampai Presiden SBY selalu mendapatkan dukun... |
JurnalParlemen TV
BeritaFoto
Terpopuler