Home Kategori » Pro-Kontra

Asuhan Keperawatan Belum Dihargai Masyarakat

Senin, 23 September 2013 07:17:39 - Penulis : - Editor :
Asuhan Keperawatan Belum Dihargai Masyarakat PERAWAT lebih baik diatur dalam peraturan khusus. Tidak harus disatukan dengan bidan apalagi dipaksakan masuk ke dalam RUU Tenaga Kesehatan.   Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah mempersilakan DPR membahas RUU Tenaga Kesehatan dan RUU Kebidanan secara te...

Mendominasi Tenaga Kesehatan, Perawat Harus Diatur UU

Sabtu, 24 Agustus 2013 07:52:25 - Penulis : - Editor :
Mendominasi Tenaga Kesehatan, Perawat Harus Diatur UU PENGATURAN profesi keperawatan yang dituangkan ke dalam sebuah undang-undang adalah keharusan. Tujuannya, menghasilkan perawat yang bermutu dan aman.   "Kami telah melakukan proses uji publik dengan mengunjungu dua daerah, yaitu Provinsi Bali dan Sumatra Utara," kata Nova kepada Jurn...

RUU Tenaga Kesehatan Harus Komprehensif

Selasa, 20 Agustus 2013 09:23:45 - Penulis : - Editor :
RUU Tenaga Kesehatan Harus Komprehensif AWAL Juli 2013, Komisi IX dan Menteri Kesehatan sepakat melanjutkan pembahasan RUU Keperawatan. Namun, pemerintah memaksakan agar RUU ini digabung menjadi RUU Keperawatan dan Kebidanan atau RUU Tenaga Kesehatan. Belakangan, penyatuan ini ditolak kalangan perawat dan menimbulkan pro-kontra d...

Penghapusan Bansos Tak Harus Menunggu Pemilu

Minggu, 28 Juli 2013 07:26:45 - Penulis : - Editor :
Penghapusan Bansos Tak Harus Menunggu Pemilu ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sori setuju dengan wacana moratorium dana bantuan sosial (Bansos). Bila memang penyalurannya banyak menyimpang, moratorum bisa dilakukan kapan saja, tak harus cuma menjelang pemilu.   "Saya kira temuan Badan Pemeriks...

Banyak Diselewengkan, Perlukah Bansos Dimoratorium?

Selasa, 23 Juli 2013 08:19:23 - Penulis : - Editor :
Banyak Diselewengkan, Perlukah Bansos Dimoratorium? DI mata Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, moratorium Bantuan Sosial (Bansos) seperti diusulkan sejumlah pihak tidaklah tepat. Lebih masuk akal bila Bansos diubah menjadi program.   "Tidak tepat untuk moratorium Bansos. Kendati memang penyalahgunaannya sangat tinggi," kata Farhan kep...

Tahun Politik, Terpaksa Ikuti Siklus Bansos

Rabu, 10 Juli 2013 12:26:11 - Penulis : - Editor :
Tahun Politik, Terpaksa Ikuti Siklus Bansos Senayan – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva Kusuma Sundari mendesak pemerintah untuk menghentikan semua anggaran berlabel bantuan sosial (Bansos) di pusat maupun daerah.   "Sejalan dengan rekomendasi dari KPK dan BPK, BAKN berharap Bansos dihentikan dul...

Rawan Disedot untuk Kampanye, Dana Bansos Perlu Dimoratorium

Rabu, 3 Juli 2013 10:24:57 - Penulis : - Editor :
Rawan Disedot untuk Kampanye, Dana Bansos Perlu Dimoratorium DIREKTUR Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta DPR khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk melakukan moratorium alokasi dana Bansos menjelang Pemilu 2014. Alasannya, dana ini bisa menjadi duit haram pada kampanye.   "Dana Bansos lekat sekali dengan korupsi. Rawan ...

Dana Bansos Mengalir Jauh, Diblokir Sajalah

Rabu, 26 Juni 2013 06:11:53 - Penulis : - Editor :
Dana Bansos Mengalir Jauh, Diblokir Sajalah PENELITI senior Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengungkapkan, alokasi dana hibah dan bantuan sosial cenderung meningkat jumlahnya menjelang Pemilu. Terkesan alokasi dana sengaja didisain naik sebelum pesta demokrasi berlangsung.   "Bansos itu menjadi satu bagian dari dana po...

Cukai Minuman Bersoda, Sekali Berlaku Matilah Limun

Selasa, 18 Juni 2013 05:22:49 - Penulis : - Editor :
Cukai Minuman Bersoda, Sekali Berlaku Matilah Limun Yogyakarta – Rencana pemerintah mengenakan cukai pada minuman bersoda sampai juga ke telinga para produsen minuman tradisional bersoda di Yogyakarta. Mereka rasan-rasan soal nasib produk itu jika turut dikenai cukai. Sementara saat ini saja kondisi usaha mereka sudah kembang kempis. ...

Cukai Minuman Bersoda, Menurut LPEM UI Bisa Turunkan Penjualan Rp 5,6 Triliun

Selasa, 11 Juni 2013 17:17:46 - Penulis : - Editor :
Cukai Minuman Bersoda, Menurut LPEM UI Bisa Turunkan Penjualan Rp 5,6 Triliun Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi UI memaparkan tarif cukai Rp 3.000/liter pada minuman ringan berkarbonasi akan mengurangi penjualan produk hingga Rp 5,6 triliun. Pada akhirnya akan mengurangi jumlah keseluruhan produksi ekonomi Indonesia sebesar...
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...