Home Kategori » Komisi II

PDIP Sambut Positif Pemilu Serentak 2019

Kamis, 23 Januari 2014 16:13:23 - Penulis : - Editor :
PDIP Sambut Positif Pemilu Serentak 2019 Senayan - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No. 42 tentang Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. MK memutuskan pemilu legislati dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak pada Pemilu 2019.   Polit...

Pentingnya Peradilan Pertanahan di Tiap Provinsi

Kamis, 23 Januari 2014 11:09:45 - Penulis : - Editor :
Pentingnya Peradilan Pertanahan di Tiap Provinsi Senayan - DPR perlu segera melahirkan UU Pertanahan sebagai perangkat untuk membereskan persoalan sengketa pertanahan. Peraturan itu akan menjamin keberadaan peradilan pertanahan di tiap provinsi.   "Konflik pertanahan yang marak terjadi itu karena tumpang tindih peraturan, dan ada juga yan...

PPP Dukung Saksi Pemilu Dibiayai Negara

Rabu, 22 Januari 2014 20:34:45 - Penulis : - Editor :
PPP Dukung Saksi Pemilu Dibiayai Negara   Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung keputusan pemerintah untuk memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun kepada penyelenggara Pemilu untuk keperluan membayar saksi. Dengan demikian, parpol yang minim dana tak perlu pusing untuk menyediakan saksi di tempat pemungu...

Dampak Hasil Uji Materi UU Pilpres Menurut Politisi PDIP dan PKS

Rabu, 22 Januari 2014 12:22:22 - Penulis : - Editor :
Dampak Hasil Uji Materi UU Pilpres Menurut Politisi PDIP dan PKS Senayan - Hasil uji materi UU Pilpres bisa mempengaruhi pelaksanaan pemilu mendatang. Bila gugatan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka Pemilu 2014 bisa berantakan karena kini sudah telanjur masuk masa persiapan bahkan sosialisasi.  ...

Agun Gunanjar: Untuk Pemilu Jurdil, Biaya Rp 1,5 Triliun Itu Logis

Rabu, 22 Januari 2014 10:17:27 - Penulis : - Editor :
Agun Gunanjar: Untuk Pemilu Jurdil, Biaya Rp 1,5 Triliun Itu Logis   Senayan - Kritik meruyak ketika DPR dan pemerintah mengiyakan permintaan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengadakan bantuan pelaksanaan Pemilu 2014 berupa saksi dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Namun, angka sebesar itu dianggap wajar oleh Ketua Komi...

Komisi II Paksa RUU Pilkada Beres Sebelum Maret

Rabu, 22 Januari 2014 07:24:48 - Penulis : - Editor :
Komisi II Paksa RUU Pilkada Beres Sebelum Maret Senayan - Komisi II DPR RI bersepakat untuk bisa menyelesaikan RUU Pilkada sampai ke tingkat I pada masa sidang III tahun persidangan 2013-2014, kendati masih ada berbagai permasalahan.    Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, usai memimpin rapat konsult...

Sistem Gaji Disusun Ulang, PNS Berkinerja Buruk Bisa Dipecat

Senin, 20 Januari 2014 16:39:46 - Penulis : - Editor :
Sistem Gaji Disusun Ulang, PNS Berkinerja Buruk Bisa Dipecat   Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan menggunakan sistem gaji tunggal untuk semua jajaran pegawai negeri sipil (PNS).   "Nanti akan diintegrasikan. Kita akan menuju single salary system. Mudah-mudahan tahun ini selesai RUU-nya dan 20...

Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Sediakan Sarana Pengaduan

Rabu, 8 Januari 2014 10:13:36 - Penulis : - Editor :
Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Sediakan Sarana Pengaduan Jakarta - Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik. Aturan Pasal 36 dan 37 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini, tidak terbatas pada instansi pemerintah, tapi juga korporasi, lembaga independen, dan institusi berbentu...

KTP Biasa Hanya Berlaku Hingga Akhir Tahun 2014

Senin, 6 Januari 2014 14:27:36 - Penulis : - Editor :
KTP Biasa Hanya Berlaku Hingga Akhir Tahun 2014 Jakarta - Pemerintah memperpanjang masa berlaku KTP Non Elektronik hingga 31 Desember 2014. Hal ini terkait hasil pemutakhiran data kependudukan pemerintah yang menunjukkan bahwa belum seluruh pemilik KTP beralih ke KTP elektronik.   Perpanjangan ini tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 201...

Rupiah Melemah, Apakah Pengaruhi Anggaran Pemilu?

Minggu, 5 Januari 2014 09:09:07 - Penulis : - Editor :
Rupiah Melemah, Apakah Pengaruhi Anggaran Pemilu? Jakarta - Pelemahan rupiah terhadap mata uang dollar AS diperkirakan berdampak serius terhadap proses demokrasi. Anggaran KPU bakal membengkak, khususnya pada pos logistik. Sejumlah komponen logistik masih diimpor, misalnya, tinta pemilu.   "Harga barang-barang yang diimpor akan naik dan me...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...