Home Kategori » Komisi II

Pemerintah Didesak Evaluasi Anggaran Otonomi Daerah

Rabu, 29 Januari 2014 08:11:57 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Satu dekade otonomi daerah berjalan, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Pendapatan asli umumnya daerah masih saja berada di bawah 20 persen dari APBD setempat. Pemerintah pusat harus mengevaluasi penganggaran bagi otonomi daerah.    "Kami mendesak pemerintah pusat melakukan ...

Alasan PDIP Tolak Saksi Parpol Dibiayai Negara

Selasa, 28 Januari 2014 19:55:29 - Penulis : - Editor :
Alasan PDIP Tolak Saksi Parpol Dibiayai Negara Senayan - PDI Perjuangan menolak saksi parpol pada Pemilu 2014 dibiayai oleh negara. PDIP enggan mengikuti kesepakatan usulan pemerintah dan Komisi II DPR itu.    "Kami mengadakan rapat yang dipimpin Ibu Megawati. Hasilnya, PDIP memutuskan menolak dana saksi parpol di tiap tempat pemungu...

Kecurangan Pemilu Harus Dicegah Sejak Awal

Selasa, 28 Januari 2014 17:57:12 - Penulis : - Editor :
Senayan - Salah satu titik rawan terjadinya kecurangan pemilu adalah ketika kasus kecurangan pemilu disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kecurangan pemilu bermula dari kurangnya mata yang mengawasinya. Untuk itu, kecurangan pemilu harus dicegah sejak awal.   "Faktanya, ada permainan di ...

Dari Mana Datangnya Ide Saksi Parpol Dibiayai Negara?

Selasa, 28 Januari 2014 09:30:56 - Penulis : - Editor :
Dari Mana Datangnya Ide Saksi Parpol Dibiayai Negara? Senayan - Pemerintah akan membayar Rp 100 ribu bagi tiap saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 2014. Sebagian parpol menolaknya. Kritik pun bermunculan karena anggarannya tak kecil, Rp 660 miliar.   Jauh sebelum jadi polemik seperti sekarang, masalah saksi pemilu sudah ...

Bawaslu Bikin Sistem Peringatan Dini Pemilu, Parpol Harus Ikuti

Senin, 27 Januari 2014 11:03:21 - Penulis : - Editor :
Bawaslu Bikin Sistem Peringatan Dini Pemilu, Parpol Harus Ikuti Jakarta – Anggota Komisi II DPR Nuruf Arifin mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membangun sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April mendatang.   "Sistem yang dibangun Bawaslu ini diharapkan dapat mencegah terjadinya ker...

Apa Positifnya Pemilu Serentak 2019?

Sabtu, 25 Januari 2014 11:29:07 - Penulis : - Editor :
Apa Positifnya Pemilu Serentak 2019? Jakarta - Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengatakan, esensi gugatan uji materi UU Pilpres oleh Effendi Gazali adalah menghindari koalisi pragmatis parpol terkait capres-cawapres. Dengan putusan MK soal pemilu serentak mulai 2019, ambang batas pengajuan capres-cawapres tak penting lagi. ...

Pemilu Serentak Bisa Mengurangi Politik Transaksional

Jum`at, 24 Januari 2014 16:07:20 - Penulis : - Editor :
Pemilu Serentak Bisa Mengurangi Politik Transaksional Senayan - Pelaksanaan pemilu secara serentak dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam negeri. Sebab itulah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Pilpres. MK menyatakan pemilu serentak dimulai pada 2019 dan seterusnya....

Soal Pemilu Serentak, Yusril Anggap MK Lakukan Blunder

Jum`at, 24 Januari 2014 11:11:22 - Penulis : - Editor :
Soal Pemilu Serentak, Yusril Anggap MK Lakukan Blunder Jakarta - Pemohon uji materi UU Pilpres, Yusril Ihza Mahendra, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan blunder dengan memutuskan pemilu serentak berlaku pada 2019 dan seterusnya.    Menurut Yusril, putusan MK mestinya berlaku seketika setelah dibacakan dalam sidang yang terbuk...

Pemilu Serentak Menyederhanakan Demokrasi

Jum`at, 24 Januari 2014 07:54:17 - Penulis : - Editor :
Pemilu Serentak Menyederhanakan Demokrasi Senayan - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu digelar serentak mulai 2019. Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Media Arwani Thomafi mengatakan, putusan itu menyederhanakan hajatan demokrasi.   "Nilai positif yang terkandung antara lain...

Muladi: Pemilu Serentak Mulai 2019 Itu Jalan Tengah Terbaik

Kamis, 23 Januari 2014 17:39:46 - Penulis : - Editor :
Muladi: Pemilu Serentak Mulai 2019 Itu Jalan Tengah Terbaik Senayan - Pakar hukum tata negara Muladi menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres adalah adil, bijak, dan merupakan jalan tengah. Mahkamah Konstitusi memutuskan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak mulai 2019 da...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...