Home Kategori » Komisi II

RAPBN 2015 Belum Mengakomodir Amanat UU Desa

Sabtu, 16 Agustus 2014 10:43:30 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
RAPBN 2015 Belum Mengakomodir Amanat UU Desa   Senayan - Pemerintah dalam RAPBN 2015 menganggarkan Rp 9,1 triliun untuk alokasi Anggaran Dana Desa. Meskipun dengan alasan bahwa akan dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap, namun angka anggaran tersebut masih jauh dari harapan.   Keputusan itu kontan disambut kekecewaan Anggota...

Ada Penyerobotan Lahan di Karawang, Komisi II Minta Penjelasan BPN

Kamis, 26 Juni 2014 13:22:25 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Jurnal Parlemen
Ada Penyerobotan Lahan di Karawang, Komisi II Minta Penjelasan BPN Senayan - Komisi II DPR RI inginkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan eksekusi tanah warga seluas 350 hektare di Desa Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari Kecamatan Telukjambe Kabupeten Karawang, Jawa Barat, awal pekan ini yang menimbulkan aksi kekerasan terhadap warga.  ...

Pileg Sarat Masalah, Sistemnya Perlu Ditata Ulang

Selasa, 6 Mei 2014 07:09:30 - Penulis : - Editor :
Pileg Sarat Masalah, Sistemnya Perlu Ditata Ulang Senayan - Pemilu legislatif telah sebulan berlalu dengan menyisakan kritik. Masalah paling menonjol adalah kerasnya pertarungan antarcaleg dan terang benderangnya praktik politik uang. Perlu upaya memperbaiki sistem pemilu.   Sistem pemilu seperti apa yang terbaik untuk Indonesia?   ...

Tenaga Honorer CPNS Tolak Kategorisasi

Selasa, 29 April 2014 08:11:10 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) meminta pemerintah agar menyamaratakan semua tenaga honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).   "Kami mendorong keadilan terhadap tenaga honorer dan kebenaran langkah kebijakan terkait...

Hak Ekslusif Parpol Usulkan Capres Layak Dicabut

Rabu, 2 April 2014 10:42:44 - Penulis : - Editor :
Hak Ekslusif Parpol Usulkan Capres Layak Dicabut Jakarta - Dalam mengusung calon pemimpin yang bisa dipilih rakyat, parpol hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas. Itu artinya, parpol tak sanggup menghadirkan calon pemimpin yang berkuliatas. Sebab itu, hak ekslusifitasnya untuk memilih pasangan capres/cawapres layak dicabut.   "P...

Akuntabilitas Dana Pemilu Belum Menjamin Kualitas Demokrasi

Senin, 10 Maret 2014 22:03:30 - Penulis : - Editor :
Akuntabilitas Dana Pemilu Belum Menjamin Kualitas Demokrasi Senayan - Akuntabilitas biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia meningkat sejak era reformasi tahun 1999. Sayangnya, peningkatan itu belum sejalan dengan kualitas demokrasi di Tanah Air.   "Pemilu di Indonesia identik dengan barang mewah. Terbukti banyak kucuran dan perputaran uang. Meman...

Tiada Surat Suara Braille, Tuna Netra Terancam Kehilangan Hak Pilih

Kamis, 6 Maret 2014 18:51:42 - Penulis : - Editor :
Tiada Surat Suara Braille, Tuna Netra Terancam Kehilangan Hak Pilih Senayan - Sebulan jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menyediakan surat suara dengan huruf Braille untuk pemilihan DPD RI dan pilpres.   Merasa diperlakukan diskriminatif, kelompok penyandang tuna netra yang tergabung dalam Forum Tuna Netra Meng...

KPU Diminta Serius Tegakkan Aturan soal Dana Kampanye

Selasa, 4 Maret 2014 22:16:20 - Penulis : - Editor :
KPU Diminta Serius Tegakkan Aturan soal Dana Kampanye Jakarta - Kelompok Kerja Transparansi Dana Kampanye meminta KPU berani menjatuhkan sanksi bagi parpol yang melanggar batas waktu pelaporan dana kampanye hingga 2 Maret 2014.    "Penyerahan dana kampanye tepat waktu ini menjadi indikator apakah penyelenggara pemilu serius mendorong pela...

Penegakan Hukum Lebih Diperlukan Ketimbang Moratorium Iklan Politik

Senin, 3 Maret 2014 11:08:48 - Penulis : - Editor :
Penegakan Hukum Lebih Diperlukan Ketimbang Moratorium Iklan Politik Jakarta - Pemerhati pemilu dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai moratorium iklan kampanye yang disepakati KPU, Bawaslu, KPI dam KIP terkesan ambigu karena aturan soal itu sebenarnya sudah ada.   "Isi moratorium tersebut sebenarnya telah diatur dengan cermat di dal...

Daerah Otonomi Baru Menyimpan Masalah

Sabtu, 1 Maret 2014 09:08:04 - Penulis : - Editor :
Daerah Otonomi Baru Menyimpan Masalah Jakarta - Sebanyak 65 daerah otonomi baru (DOB) siap disahkan oleh Komisi II DPR. Syaratnya, Panja DOB harus bekerja keras menyelesaikan sebelum masa reses pada 6 Maret mendatang.   Jika tidak segera disahkan, kata anggota Komisi II DPR Fahri Hamzah, bisa kacau. "Ke-65 DOB itu menyimpan mas...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...