Home Kategori » Komisi III

Arsul Sani: Sulit Rampungkan Revisi UU KUHP Jika Menggunakan Kodifikasi Total

Selasa, 15 September 2015 16:12:02 - Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen
Arsul Sani: Sulit Rampungkan Revisi UU KUHP Jika Menggunakan Kodifikasi Total   Senayan - Komisi III DPR RI bersama Pemerintah memiliki tugas merevisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang merupakan induk dari sistem hukum pidana nasional. Tapi, saat ini belum ada kesepakatan apakah pembahasannya menggunakan kodifikasi total (tertutup) atau kodif...

Komjen Buwas Desak Perubahan Pasal Rehabilitasi Narkotika‎

Selasa, 15 September 2015 03:50:23 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komjen Buwas Desak Perubahan Pasal Rehabilitasi Narkotika‎ Senayan - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso tetap menginginkan ada revisi pasal rehabilitasi narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, rencana perubahan UU Narkotika dimaksudkan agar pelaku kejahat...

Capim KPK Harus Seimbangkan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Tipikor

Kamis, 10 September 2015 01:45:49 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Capim KPK Harus Seimbangkan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Tipikor   Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK ke depannya jangan hanya terlalu fokus pada penindakan.    "Upaya pencegahan dan pengawasan ...

Nasir Djamil Pertanyakan Ketidakjelasan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung

Senin, 7 September 2015 22:06:25 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Nasir Djamil Pertanyakan Ketidakjelasan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung   Senayan - Anggota Komisi III DPR RI  Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan pola reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Ketidakjelasan pola reformasi birokrasi di Kejagung, menurutnya dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum.   "Terutama terh...

Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Hak Tagih

Senin, 7 September 2015 10:33:42 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Hak Tagih   Senayan - Komisi III DPR RI mendukung rencana Kejaksaan Agung untuk menuntaskan dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang melibatkan PT Victoria Sekuritas Indonesia.   "Kami mendukung langkah Jaksa Agung dalam pengembangan kasus. Janga...

Komisi III Minta Penjelasan Menkumham soal Pemberlakuan Bebas Visa Warga Tiongkok

Kamis, 3 September 2015 12:28:44 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Komisi III Minta Penjelasan Menkumham soal Pemberlakuan Bebas Visa Warga Tiongkok   Senayan - Komisi III DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terkait pemberlakuan bebas visa bagi Warga Negara Tiongkok oleh Pemerintah Indonesia.   Rapat itu pun dimanfaatkan oleh anggota Komisi Hukum DPR untuk mem...

Pemerintah Bebaskan Pajak Tempat Hiburan Malam, Nasir Djamil Minta Peraturan Itu Dicabut

Senin, 24 Agustus 2015 00:20:28 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Pemerintah Bebaskan Pajak Tempat Hiburan Malam, Nasir Djamil Minta Peraturan Itu Dicabut   Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan alasan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.158/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan.    "Saya menyesalkan dan mempertanyakan sikap Pemerinta...

Anggota Komisi III: Usulkan Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan, Pemerintah Lecehkan MK

Minggu, 9 Agustus 2015 05:32:47 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Anggota Komisi III: Usulkan Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan, Pemerintah Lecehkan MK   Senayan - Wacana dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui revisi Undang-undang KUHP menuai begitu banyak kritik.Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai upaya Pemerintah itu memiliki tiga ekses negatif.   "Pertama, upaya itu dapa...

Pemerintah Usulkan Pasal Larangan Penghinaan Presiden, Ketua Komisi III DPR Menolak Pembahasan

Selasa, 4 Agustus 2015 09:32:43 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Pemerintah Usulkan Pasal Larangan Penghinaan Presiden, Ketua Komisi III DPR Menolak Pembahasan   Senayan - Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin menolak usulan Pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal mengenai Larangan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 silam.   Berdasarkan aturan hukum, pasal yang sudah d...

Pansel KPK Perlu Waspada terhadap Intervensi Kelompok Berkepentingan

Minggu, 26 Juli 2015 23:38:36 - Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma
Pansel KPK Perlu Waspada terhadap Intervensi Kelompok Berkepentingan   Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menangkal intervensi kelompok-kelompok berkepentingan yang ingin meloloskan figur tertentu.      Dari 48 orang yang lolos seleksi ta...
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...