Home Kategori » Komisi VII

Semenjak Dicekal KPK, Sutan Bhatoegana Irit Bicara

Senin, 17 Februari 2014 12:13:02 - Penulis : - Editor :
Semenjak Dicekal KPK, Sutan Bhatoegana Irit Bicara Senayan - Sudah hampir sepekan Sutan Bhatoegana dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semenjak itu, anggota Komisi VII DPR itu jadi irit bicara. Tidak seperti biasanya, bicara blakblakan.   Saat disapa sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/2), ia cuma tersenyum. Se...

Pemerintah Bicarakan Skim Investasi Kilang Bontang dengan Investor

Kamis, 13 Februari 2014 19:37:51 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Pemerintah telah berdiskusi dengan investor mengenai skim investasi pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur.    Dirjen Migas A. Edy Hemantoro mengungkapkan, investasi di kilang minyak Bontang akan menggunakan skim kerja sama pemerintah dan swasta (Publik Privat...

Lifting Minyak Akan Direvisi Jadi 804 Ribu Barel per Hari

Kamis, 13 Februari 2014 16:41:30 - Penulis : - Editor :
Lifting Minyak Akan Direvisi Jadi 804 Ribu Barel per Hari Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan akan mengusulkan revisi lifting minyak dalam Rancangan APBN Perubahan 2014 menjadi 804 ribu barel per hari. Revisi lifting ini jauh dari target yang ditetapkan dalam  APBN 2014 sebesar 870 ribu barel per hari.   "Lifting kemungkinan akan t...

Pemerintah Terbitkan Aturan Perizinan Instalasi dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Senin, 10 Februari 2014 19:37:25 - Penulis : - Editor :
Pemerintah Terbitkan Aturan Perizinan Instalasi dan Pemanfaatan Bahan Nuklir Jakarta - Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir.   Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana dipublikasikan Kantor Sekretariat Kabinet, Senin (10/...

Kasus Bioremediasi Bisa Jadi Catatan Merah untuk Investasi Migas

Minggu, 9 Februari 2014 08:10:41 - Penulis : - Editor :
Kasus Bioremediasi Bisa Jadi Catatan Merah untuk Investasi Migas Jakarta - Pemerintah harus menegakkan aturan hukum yang benar dan berkeadilan guna meluruskan persoalan sekaligus melindungi pekerja sektor migas yang jadi korban kriminalisasi seperti dalam kasus bioremediasi.   Saran itu disampaikan pengamat ekonomi politik dari Universitas Airlangga Srur...

BK Bahan Mineral Berpotensi Rugikan Pengusaha Rp 45 Triliun

Rabu, 5 Februari 2014 19:43:03 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Para pengusaha industri tambang menolak peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan bea keluar (BK) bahan mineral olahan sebesar 20 hingga 60 persen secara bertahap dari tahun 2014 hingga 2017."Laporan dari para pengusaha nikel, bauksit, pasir besi, biji besi, mangan, dan tembaga, potensi k...

Kasus Hukum di Sektor Migas Bisa Ganggu Produksi

Rabu, 5 Februari 2014 15:50:35 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Kasus-kasus yang terjadi di sektor migas seperti kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan kasus bioremediasi Chevron bisa menurunkan produksi migas. Soalnya, kasus-kasus hukum macam itu membuat pelaku dan regulator industri migas takut mengambil keputusan karena khawatir dipersalahk...

Calon Hakim Agung Ditolak Komisi III, KY Buka Lowongan Baru

Rabu, 5 Februari 2014 14:30:44 - Penulis : - Editor :
Senayan - Komisi III DPR berharap Komisi Yudisial (KY) mampu menjaring calon hakim agung yang lebih baik. Jangan sampai terjadi lagi DPR menolak tiga nama yang disodorkan MK sebagai calon hakim agung: Suhardjono, Maria Anna Samyati, dan Sunarto.Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf mengatakan...

Pemerintah Akan Susun Rencana Umum Energi Nasional

Jum`at, 31 Januari 2014 14:49:07 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Awal Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Perpres No. 2 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional. Perpres ini merupakan turunan Pasal 17 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.   Laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (31/1) menyebutkan, dalam...

Kemendag Tunggu Perusahaan Tambang Ajukan Izin Ekspor

Rabu, 29 Januari 2014 21:45:34 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Sejak adanya pelarangan ekspor bijih mineral mentah per 12 Januari 2014 lalu, hingga kini belum ada satu pun perusahaan tambang yang mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan.   "Semua masih meminta rekomendasi dari Kementerian ESDM. Setelah itu mereka baru mengajukan izin k...
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...