Home Kategori » Komisi VII

Konsisten Terapkan UU Minerba, Pemerintah Mau Siapkan Listrik untuk Smelter

Senin, 27 Januari 2014 15:32:01 - Penulis : - Editor :
Konsisten Terapkan UU Minerba, Pemerintah Mau Siapkan Listrik untuk Smelter Senayan - Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pemerintah konsisten menjalankan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Pemerintah tak mengendurkan aturan melarang ekspor bahan mineral mentah dan mewajibkan pembuatan smelter bagi perusahaan tambang.   "Aturan ini kita terapkan agar bisa dapat n...

Soal Kenaikan Elpiji Tabung Biru, KPPU Seharusnya Salahkan Pemerintah

Minggu, 26 Januari 2014 06:16:15 - Penulis : - Editor :
Soal Kenaikan Elpiji Tabung Biru, KPPU Seharusnya Salahkan Pemerintah Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya tidak menyalahkan Pertamina soal kenaikan gas elpiji 12 kg (tabung biru) pada 1 Januari 2014 lalu.   "Jika penaikan elpiji 12 kg itu dinilai melanggar UU Migas, maka yang patut disalahkan adalah Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 atau ...

Kini, Ekspor Mineral Harus Seizin Kementerian ESDM

Sabtu, 25 Januari 2014 18:48:23 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Perusahaan tambang yang ingin mengekspor mineral harus mengajukan permohonan rekomendasi izin ekspor kepada Kementerian ESDM. Ini karena pemerintah tak hanya memperketat aturan, tapi juga ingin mengendalikan komoditas yang akan diekspor.   "Makanya saya minta kepada semua perusaha...

Cuaca Ekstrem Berlanjut, Pertamina Terus Amankan Pasokan BBM dan Elpiji

Sabtu, 25 Januari 2014 07:25:49 - Penulis : - Editor :
Cuaca Ekstrem Berlanjut, Pertamina Terus Amankan Pasokan BBM dan Elpiji Jakarta - Guna memininalisir dampak cuaca ekstrem, PT Pertamina (Persero) melakukan langkah antisipasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji agar pasokan tetap aman. Saat ini, stok bensin Premium berada di kisaran 18 hari, solar 21 hari, dan avtur 28 hari. Sedangkan stok gas elpi...

Bea Keluar Tambang Beratkan Pengusaha

Kamis, 23 Januari 2014 20:21:17 - Penulis : - Editor :
Jakarta - Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta Menteri Keuangan untuk merevisi PMK N0.6/2014 tentang Bea Keluar barang mineral. Alasannya, aturan itu ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan pelaku usaha tambang.   "Sungguh ironis, penetapan BK dilakukan sepih...

Apa Hal Paling Ditakuti Pelaku Industri Migas?

Kamis, 23 Januari 2014 06:23:28 - Penulis : - Editor :
Apa Hal Paling Ditakuti Pelaku Industri Migas?   Jakarta - Bagi para pelaku usaha di sektor migas, modal mungkin bukan soal. Tenaga kerja, keamanan, dan teknologi juga bukan masalah. Bahkan aturan atau kebijakan pun boleh saja diterapkan secara ketat.    Hanya satu hal yang mereka takuti. Apakah itu? Politik, jawabannya.  ...

Bioremediasi di Industri Migas Bukan Kasus Korupsi

Rabu, 22 Januari 2014 22:39:23 - Penulis : - Editor :
Bioremediasi di Industri Migas Bukan Kasus Korupsi Jakarta - Tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian negara bisa dikategorikan korupsi. Misalnya, kerugian negara dalam kasus bioremediasi yang dialami PT Chevron Pasific Indonesia.   Hal itu termuat dalam Pasal 14 UU Tipikor. Di situ terdapat rambu-rambu guna membatasi lingkup perbuat...

Revisi UU Migas Belum Tuntas, Target Lifting Susah Dicapai

Rabu, 22 Januari 2014 19:54:09 - Penulis : - Editor :
Revisi UU Migas Belum Tuntas, Target Lifting Susah Dicapai Jakarta - Revisi Undang-undang Migas diperkirakan tak bakal tuntas sampai penyelenggaraan Pemilu 2014, April mendatang. Hingga kini proses pembahasannya masih panjang.   Itu artinya, tidak ada kepastian hukum bagi investor di sektor migas sehingga investasi dalam skala besar di sektor ini h...

Pramono Anung Tolak Rencana Pertamina Kuasai PGN

Rabu, 22 Januari 2014 14:11:30 - Penulis : - Editor :
Senayan - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP menegaskan dirinya menolak rencana Pertamina untuk mengakuisi Perusahaan Gas Negara (PGN). Menurut dia, Pertamina dan PGN cukup berdiri sendiri-sendiri sebagai entitas yang sama-sama strategis.    "Kalau kemudian diakuisisi atau digabung, dan ...

Pertamina Mau Akuisisi PGN, Tiga Komisi Punya Suara Berbeda

Selasa, 21 Januari 2014 22:32:47 - Penulis : - Editor :
Senayan - Rencana Pertamina mengakuisi Perusahaan Gas Negara (PGN) menuai kontroversi di Senayan. Tiga alat kelengkapan DPR yang terkait dengan rencana ini punya sikap berbeda.   Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, dalam rapat pendahuluan pihaknya cenderung menolak. Sedangka...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...