Tentang Kami

jurnalparlemen.comJurnalparlemen.com adalah portal berita yang menyajikan informasi tentang parlemen Indonesia. Kami menyuguhkan fakta dan opini seputar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tiga lembaga tertinggi yang mewakili kepentingan publik.
 

Dinamika politik dan kebijakan yang lahir dari Kompleks Parlemen Senayan nama baru Gedung MPR-DPR RI kami hadirkan setepat mungkin. Bagaimana undang-undang digodok lalu menjadi aturan yang berlaku di bumi Indonesia? Di sini jawabannya. Karena kami mengabarkan proses politik itu secara langsung dan komprehensif.
 

Portal ini adalah referensi tepercaya bagi para politisi, pengambil kebijakan, pengelola institusi maupun akademisi. Dari portal berita ini, publik juga bisa mengetahui situasi dan kondisi parlemen Indonesia berikut produk legislasi yang dihasilkannya.


Media lain mungkin menyajikan intrik politik yang teramat riuh. Atau, bahkan ada yang sarat distorsi dan pesan tersembunyi. Di sini, kabar terkait parlemen tersaji apa adanya. Karena kami peduli pada kejernihan berita dan terbebas dari kepentingan politik mana pun.  Upaya menjunjung tinggi nilai jurnalistik, coba kami terapkan di tiap rubrik kami.

" The political player define decision maker..."

Aksi politik kerap berdampak pada kondisi ekonomi, bisnis, sosial, budaya, bahkan lingkungan. Maka, mengetahui dinamika parlemen adalah keharusan bagi setiap pengambil kebijakan sebelum menentukan langkah kongkret.
 

Sebab itulah, Jurnalparlemen.com dibaca oleh orang-orang yang punya peran signifikan. Mereka adalah pengampu kebijakan di lembaga pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sebagian pembaca kami juga bergiat sebagai penentu langkah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, kedutaan besar negara sahabat serta perwakilan negara asing. Politisi maupun akademisi juga mengakses portal ini. Dus, jika Anda tak ingin sekadar jadi korban politik, silakan klik di sini.
 

AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...