Komisi VI Berita » Refrizal Sebut Petral Bukan Pelaku Tunggal Mafia Migas di Indonesia
Refrizal Sebut Petral Bukan Pelaku Tunggal Mafia Migas di Indonesia
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 19 Mei 2015 20:57:09

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal mengapresiasi pembubaran Petral oleh Pemerintah yang punya dua alasan. Pertama, perihal reputasi Petral yang erat dikaitkan dengan praktik-praktik tidak sehat, dan alasan kedua, tentang kinerja yang berkaitan dengan inefisiensi.

Refrizal Sebut Petral Bukan Pelaku Tunggal Mafia Migas di Indonesia
jurnal parlemen

Petral adalah salah satu dari mafia migas yang bermain di Indonesia, tapi bukan satu-satunya

 

Senayan - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal mengapresiasi pembubaran Petral oleh Pemerintah melalui Pertamina, pada 13 Mei 2015.

 

Setidaknya, terdapat dua alasan pembubaran Petral versi Pemerintah. Pertama, perihal reputasi Petral yang erat dikaitkan dengan praktik-praktik tidak sehat, dan alasan kedua, tentang kinerja yang berkaitan dengan inefisiensi.

 

Refrizal menjelaskan, bahwa tidak cukup hanya dengan melakukan pembubaran Petral. Langkah selanjutnya, Pemerintah juga harus segera lakukan audit forensik terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut.

 

"Dari hasil audit forensik tersebut nantinya dapat diketahui apakah tender minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral  merugikan bagi Pertamina atau tidak," ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (19/5).

 

Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini kemudian mengingatkan apemerintah bahwa Petral bukanlah satu-satunya sarang mafia dalam tata kelola migas yang ada di Indonesia.

 

"Petral adalah salah satu dari mafia migas yang bermain di Indonesia, tapi bukan satu-satunya," tegasnya.

 

Sebagaimana diketahui, Pertamina adalah perusahaan besar yang diakui secara internasional bahkan sempat masuk dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune. Maka dari itu, Pertamina diyakini mampu mengelola sendiri kegiatan pengadaan minyak mentah dan tidak perlu membentuk badan baru pengganti Petral

 

"Pertamina tidak perlu membentuk badan atau lembaga baru untuk menggantikan fungsi Petral, cukup Pertamina saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Satu hal yang paling ditakuti adalah mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC)-Pertamina. Akhirnya tujuan pembubaran Petral itu sendiri menjadi tidak tercapai," timpal Refrizal.

 

Saat ini, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Tender pertama ISC-Pertamina pada Januari 2015 lalu cukup menimbulkan polemik bahkan sebagian pengamat bahkan menilai proses pengadaan tender ISC-Pertamina lebih buruk dibanding Petral. Oleh karena itu, penting agar transparansi dan akuntabilitas diutamakan oleh Pertamina dalam kegiatan ekspor maupun impor minyak mentah.

 

Apabila benar ada indikasi praktik mafia pada Petral, Refrizal meminta Pemerintah segera menindaklanjuti ke ranah hukum, seperti ke KPK atau ke Kepolisian. Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. 

 

Jika Petral selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal, justru dengan dibubarkannya, harga BBM harus kembali turun dan Pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil

 

"Seandainya persoalan mafia migas ini dapat selesai dengan cara membubarkan Petral, seharusnya pascapembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM bisa kembali disubsidi oleh Pemerintah," pungkasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...