Komisi IV Berita » Komisi IV Minta Kementerian Pertanian Usut Tuntas Informasi Peredaran Beras Palsu
Komisi IV Minta Kementerian Pertanian Usut Tuntas Informasi Peredaran Beras Palsu
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 20 Mei 2015 09:10:47

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi mendesak Kementerian Pertanian segera melakukan investigasi terhadap temuan peredaran beras palsu di sejumlah daerah di tanah air. Beras palsu yang beredar luas itu harus dicari asalnya.

Komisi IV Minta Kementerian Pertanian Usut Tuntas Informasi Peredaran Beras Palsu
jurnal parlemen

Kita mendesak agar Pemerintah segera melakukan investigasi dan menarik beras tersebut jika ditemukan, dan harus mengetahui latar belakang mengapa beras palsu itu bisa ada

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi mendesak Kementerian Pertanian segera melakukan investigasi terhadap temuan peredaran beras palsu di sejumlah daerah di tanah air. Beras palsu yang beredar luas itu harus dicari asalnya.

 

"Kita mendesak agar Pemerintah segera melakukan investigasi dan menarik beras tersebut jika ditemukan, dan harus mengetahui latar belakang mengapa beras palsu itu bisa ada. Apalagi kan Indonesia sudah tidak mengimpor beras, makanya kenapa kok ini bisa kecolongan?" ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5).

 

Legislator dari Fraksi PAN ini menekankan perlunya Pemerintah waspada terhadap peredaran barang-barang ilegal dari negara lain, di era perdagangan bebas ini. Barang-barang yang tidak memenuhi standar nasional dan berbahaya jika dikonsumsi, harus mendapat perhatian serius dan aparat penegak hukum mengambil sikap tegas.

 

"Apalagi ini menyangkut beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia," timpalnya.

 

Lebih lanjut, Viva mengungkapkan sebenarnya Komisi IV menyadari akan potensi persoalan seperti ini. Karena itu Komisi Pertanian kini tengah menyusun RUU Karantina Bahan Bokok. Aturan ini nantinya untuk mencegah masuknya produk pertanian yang dapat mengancam kepentingan nasional.

 

"Kita sebenarnya di Komisi IV lagi menyusun RUU Karantina Bahan Pokok. Ini tujuannya untuk melindungi petani dan masyarakat dari produk pertanian dari negara asing yang masuk ke sini," tegas Viva Yoga.

 

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku belum menemukan beras yang dioplos plastik beredar di Ibu Kota Jakarta. Hal itu berdasarkan laporan dari hasil penelusuran di pasar beras.

 

"Kita sudah ke lapangan dua hari ini. Hari ini dinas kota Bekasi itu menemukan di daerah Bekasi dan petugas kita sedang menuju ke sana karena di Jakarta dua hari tidak kita dapatkan. Kita sudah kerja sama dengan pedagang-pedagang di Cipinang, ternyata di sana tidak ditemukan," kata Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5).

 

Sementara ini, pihak Kemendag masih menunggu hasil uji laboratorium beras plastik yang ditemukan di Bekasi. Diperkirakan, uji laboratorium ini akan memakan waktu 2-3 pekan.

 

Widodo mengaku mengalami kesulitan menemukan pemasok beras oplosan plastik lantaran terlanjur ramai diperbincangkan di media massa.

 

"Kita sedang telusuri namun karena sudah beredar kita sulit untuk menemukan, karena mereka pasang kuda-kuda. Sebenarnya saya mau diam dulu, cuma sudah tersebar di publik," tukasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...