Komisi VI Berita » Komisi VI Ingin Dengar Klarifikasi Menteri Perdagangan soal Beras Plastik
Komisi VI Ingin Dengar Klarifikasi Menteri Perdagangan soal Beras Plastik
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 21 Mei 2015 00:04:47

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafidz Tohir berencana memanggil Menteri Perdagangan Rachmat Gobel terkait beredarnya beras plastik. Hafidz penasaran bagaimana cara panganan palsu itu bisa beredar luas di masyarakat.

Komisi VI Ingin Dengar Klarifikasi Menteri Perdagangan soal Beras Plastik
jurnal parlemen

Saksi pasti ada, oknum perdagangan yang bermain kita akan laporkan ke Presiden untuk ditindak tegas

 

Senayan - Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafidz Tohir berencana memanggil Menteri Perdagangan Rachmat Gobel terkait beredarnya beras plastik. Hafidz penasaran bagaimana cara panganan palsu itu bisa beredar luas di masyarakat.

 

"Kita akan tanyakan kepada Pemerintah bagaimana beras plastik itu bisa masuk. Saya dapat info, kalau kita ada kegiatan impor ke Tiongkok, sehingga kemungkinan masuknya beras plastik itu lewat jalur informal," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/5).

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, agar masalah tidak meluas, maka Komisi VI ingin mendengar klarifikasi dari Rachmat Gobel soal ada atau tidaknya impor beras.

 

Hafidz mengatakan bahwa Badan Urusan Logistik dan PPI tidak pernah melakukan impor beras.

 

"Saksi pasti ada, oknum perdagangan yang bermain kita akan laporkan ke Presiden untuk ditindak tegas," serunya.

 

Dalam hukum, para pelaku usaha melanggar pasal UU Nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen.

 

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, bekas, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang dimaksud. Para pelanggar akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...