Komisi IV Berita » Pemerintah Wajib Tingkatkan Pengawasan Cegah Peredaran Produk Pangan Berbahaya
Pemerintah Wajib Tingkatkan Pengawasan Cegah Peredaran Produk Pangan Berbahaya
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 21 Mei 2015 15:03:51

Pemerintah diminta mewaspadai produk pangan berbahaya yang masuk ke Indonesia. Di tengah isu beredarnya beras plastik di Pasar Bekasi, Pemerintah harus memantau sentra-sentra beras di Pulau Jawa.

Pemerintah Wajib Tingkatkan Pengawasan Cegah Peredaran Produk Pangan Berbahaya
jurnal parlemen

Pemerintah harus segera mengecek sentra-sentra beras yang tersebar di Pulau Jawa khususnya. Hal ini untuk mengantisipasi peredaran beras palsu

 

Senayan - Pemerintah diminta mewaspadai produk pangan berbahaya yang masuk ke Indonesia. Di tengah isu beredarnya beras plastik di Pasar Bekasi, Pemerintah harus memantau sentra-sentra beras di Pulau Jawa.

 

Beras plastik yang beredar di Pasar Bekasi belakangan ini diduga berasal dari Tiongkok yang diketahui mampu memproduksi beras berbahan dasar kentang, ubi jalar dan limbah plastik.

 

"Pemerintah harus segera mengecek sentra-sentra beras yang tersebar di Pulau Jawa khususnya. Hal ini untuk mengantisipasi peredaran beras palsu," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (21/5).

 

Dengan begitu, lanjut legislator PKS ini, celah impor beras illegal dapat ditutup, dan ada evaluasi terhadap mekanisme impor pengadaan beras tujuan khusus.

 

"Beras tujuan khusus untuk restoran, hotel dan industri pariwisata, atau beras yang masuk dalam rencana impor untuk stok Pemerintah, semua itu harus dikaji," timpalnya.

 

Selain itu, Pemerintah juga harus menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan beras palsu. Tiongkok memang memilki sejarah dalam membuat makanan palsu. Harian The Global Times pernah melaporkan pada bulan Juli 2010.

 

Perusahaan di Xi'an, Tiongkok, mampu membuat versi palsu secara ekspansif beras Wuchang. Caranya dengan mamasukkan bumbu penyedap dalam beras yang asli.

 

"Jangan lupa, kasus susu formula yang menghebohkan tahun 2008. Susu formula yang dicampur dengan melamin dan menyebabkan kematian sedikitnya 6 bayi Tiongkok," katanya mengingatkan.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...