Komisi VII Berita » Komisi VII: Patokan Harga Jual BBM yang Berlaku Sekarang Menyiasati Keputusan MK
Komisi VII: Patokan Harga Jual BBM yang Berlaku Sekarang Menyiasati Keputusan MK
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 22 Mei 2015 09:44:41

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengungkapkan seharusnya BBM yang ditentukan Pertamina tidak hanya didasarkan pada MOPS, tapi berdasarkan harga rata-rata dari harga MOPS dan harga biaya produksi BBM dalam negeri.

Komisi VII: Patokan Harga Jual BBM yang Berlaku Sekarang Menyiasati Keputusan MK
jurnal parlemen

 

Senayan - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengungkapkan seharusnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditentukan Pertamina tidak hanya didasarkan pada Mean of Platts Singapore (MOPS), tapi berdasarkan harga rata-rata dari harga MOPS dan harga biaya produksi BBM dalam negeri.

 

Harga yang saat ini ditetapkan menurut legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini cuma harga akal-akalan Pemerintah untuk menyiasati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pemerintah untuk mengikuti total harga pasar.

 

"Penetapan harga jual BBM di pom bensin memang tidak sepenuhnya mengikuti harga pasar, karena kalau mengikuti harga pasar pastinya harga bisa setiap saat berubah-ubah. Harga yang ditetapkan Pemerintah ini berdasarkan harga beli BBM di pasar Singapura yang dikenal dengan istilah MOPS," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi, Kamis (21/5), di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Penetapan harga seperti itu kata Kurtubi tidaklah tepat karena tidak semua BBM dibeli dari Singapura, tapi ada juga BBM hasil produksi dalam negeri yang harganya seharusnya ditetapkan berdasarkan harga produksinya. Oleh karena itu, seharusnya harga jual BBM merupakan harga rata-rata dari harga MOPS dan harga produksi BBM dalam negeri.

 

Soal kenapa penetapan harga jual BBM di Indonesia berdasarkan MOPS, Kurtubi menjelaskan bahwa itu dilakukan karena konsumsi BBM di dalam negeri lebih banyak produk impor, bukan hasil produksi dalam negeri.

 

Meskipun demikian, seharusnya harga BBM dalam negeri dihitung juga supaya didapatkan harga yang adil buat masyarakat. Misalnya konsumsi BBM 60 persen impor dan 40 persen dari produksi dalam negeri, maka harga impor dikalikan dengan jumlah impor ditambah dengan harga produksi BBM dalam negeri, lalu dibagi dua.

 

Sebelum menetapakan harga rata-rata itu, Pemerintah harus memiliki data yang akurat. Kalau tidak didukung data, maka penetapan harga berdasarkan MOPS adalah langkah yang menggampangkan.

 

"Jika Pemerintah tidak memiliki data yang akurat berapa jumlah total impor dan produksi, maka biar gampang ditetapkan saja semuanya berdasarkan harga MOPS. Ini sekali lagi untuk mengakali keputusan MK," serunya.

 

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 Mulyadi mengatakan perhitungan BBM bersubsidi itu berdasarkan jumlah BBM bersubsidi yang keluar dari depo Pertamina. Padahal, seharusnya yang menikmati subsidi itu adalah masyarakat. Namun, karena sistem yang berantakan, banyak anggaran untuk subsidi justru disalahgunakan sehingga tidak bermanfaat untuk rakyat.

 

"Begitu keluar depo, BBM bersubsidi sudah dihitung oleh Pertamina. Makanya kalau ada BBM yang diselundupkan atau dijual ke industri, negara tetap harus membayar subsidi kepada Pemerintah. Mau BBM di buang ke laut, ke hutan pun, asal sudah keluar Depo Pertamina, negara harus membayarnya. Sementara pengawasan terhadap BBM bersubsidi lemah sehingga banyak penyelewengan sehingga subsidi tidak dinikmati rakyat," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...