Komisi X Berita » Ditunggu Kehadirannya, Komisi X Siap Rampungkan RUU Perbukuan Tahun Ini
Ditunggu Kehadirannya, Komisi X Siap Rampungkan RUU Perbukuan Tahun Ini
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 26 Mei 2015 19:32:28

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan optimistis RUU Sistem Perbukuan Nasional yang merupakan inisiatif DPR bisa selesai tahun ini, karena berdasarkan aturan pembahasannya tidak boleh lebih dari dua tahun.

Ditunggu Kehadirannya, Komisi X Siap Rampungkan RUU Perbukuan Tahun Ini
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kita sekarang masih kalah dari India. Sebagai negara yang tergolong miskin, ternyata dalam soal perbukuan dan perpustakaan India sangat mewah

 

Senayan - Bukan rahasia jika tata kelola sistem perbukuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah penerbitan buku yang seolah tidak mendapatkan kontrol dari Pemerintah serta masyarakat.

 

Tak heran jika buku-buku yang beredar banyak melanggar etika, moral, lebih mengedepankan sisi komersil, dan tidak bertanggungjawab terhadap isinya sehingga begitu saja memuat materi tidak layak dibaca oleh anak-anak seperti pornografi dan kriminalitas. Parahnya lagi, harga buku untuk pendidikan relatif mahal.

 

"Makanya RUU Sistem Perbukuan ini harus segera diselesaikan karena sangat penting bagi perbukuan Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat," tegas Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan dalam diskusi Forum Legislasi, di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).

 

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini optimistis RUU inisiatif DPR tersebut bisa selesai tahun ini, karena berdasarkan aturan pembahasannya tidak boleh lebih dari dua tahun. 

 

Saat ini, RUU yang terdiri dari 19 bab dan 94 pasal tengah dibahas oleh Panja Perbukuan Komisi X DPR RI. Dalam rancangan peraturan ini, nantinya yang akan mengontrol perbukuan di Indonesia adalah Badan Perbukuan Indonesia.

 

Mengenai sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penulis, penerbit, dan penjual buku, Popong mengungkapkan itu sudah diatur dalam RUU Sistem Perbukuan meski masih banyak kekurangan. 

 

Sebagai inisiatif DPR RI, Panja Perbukuan Komisi X DPR RI mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya soal perbukuan ini sampai diundangkan.

 

"Kita sekarang masih kalah dari India. Sebagai negara yang tergolong miskin, ternyata dalam soal perbukuan dan perpustakaan India sangat mewah. Begitu banyak buku yang tersedia. Bahkan harga buku untuk anak-anak sekolah sangat murah, dan ditambah sekolah serta kesehatan juga gratis," tegasnya.

 

Dalam forum yang sama, Editor Senior PT.Gramedia, Irna Permanasari mengatakan draf RUU Perbukuan masih belum lengkap karena belum mengatur pelanggaran hak cipta, pajak berlapis bagi penulis, sanksi yang tegas bagi penerbit dan soal lain yang perlu diatur.

 

"Misalnya penerbit menerbitkan kembali bukunya tanpa sepengetahuan penulis, maka sanksinya pakai pasal apa? Juga jangan sampai RUU ini hanya untuk buku proyek," katanya.

 

Sementara itu, Ketua IKAPI Jakarta, HE. Afrizal Sinaro menilai RUU Sistem Perbukuan itu sangat diharapkan kehadirannya oleh penerbit, mengingat nasib penerbitan sekarang ini sangat memprihatinkan.

 

"Misalnya mencetak 3000 eksmplar, ternyata satu tahun tidak habis. Belum lagi ada buku bajakan yang tiba-tiba beredar. Jadi, sebanyak 700 penerbit yang tergabung dalam IKAPI ini berharap RUU ini segera diundangkan," harapnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...