Komisi I Berita » Izin Berjilbab bagi Tentara Wanita, Panglima TNI Jangan Cuma Umbar Janji Manis
Izin Berjilbab bagi Tentara Wanita, Panglima TNI Jangan Cuma Umbar Janji Manis
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 28 Mei 2015 19:10:13

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang seolah menganulir pernyataannya sendiri tentang diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI untuk mengenakan jilbab saat bertugas, disayangkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.

Izin Berjilbab bagi Tentara Wanita, Panglima TNI Jangan Cuma Umbar Janji Manis
jurnal parlemen

Kebebasan beragama yang menajadi harapan masyarakat dan Prajurit Wanita TNI seolah hanya harapan palsu saja

 

Jakarta - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang seolah menganulir pernyataannya sendiri tentang diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI untuk mengenakan jilbab saat bertugas, disayangkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.

 

Ketika Jenderal bintang empat dari Angkatan Darat itu dengan tegas melontarkan pernyataan diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI berjilbab, kontan masyarakat mengapresiasi karena memberi harapan kepada prajurit wanita TNI atas kebebasan beragama.

 

"Sayangnya pernyataan itu diralat bahwa berjilbab boleh asalkan tidak untuk pakaian dinas. Kebebasan beragama yang menajadi harapan masyarakat dan Prajurit Wanita TNI seolah hanya harapan palsu saja. Panglima TNI janganlah jadi pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Kamis (28/5).

 

Salah satu alasan penganuliran ini, lanjut Sukamta, adalah opini yang berkembang bahwa jika Prajurit Wanita TNI berjilbab dapat mengganggu soliditas. Padahal, soliditas tidak selalu berarti keseragaman, tapi justru bisa lahir dari rasa hormat terhadap keberagaman sesama prajurit.

 

"Doktrin TNI memberikan rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang ada pada prajurit. Saya percaya anggota TNI telah dewasa terkait ekspresi keagamaan seseorang," imbuhnya.

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar tidak terkesan PHP, sebaiknya Panglima TNI segera menuntaskan polemik ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan (Skep) Panglima TNI untuk mengatur pembolehan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab saat dinas.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan memang salah satunya mengatur tentang Pakaian Dinas Prajurit TNI secara umum dan tidak ada pelarangan jilbab. Payung hukum yang spesifik terkait pakaian dinas TNI ada pada Skep Panglima TNI No Skep/346/X/2004 tgl 5 Oktober 2004 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI. 

 

Apabila Surat Keputusan tersebut tidak mengakomodasi diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI berjilbab, Sukamta menekankan perlunya dibuat Surat Keputusan baru yang menegaskan diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI berjilbab saat dinas.

 

"TNI kan tulang punggung negara. Karenanya TNI memang harus menjadi lembaga yang paling utama dalam menjiwai dan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menegaskan bahwa nilai-nilai agama menjiwai sila-sila yang lain. Artinya, jangan sampai kita mengkhianati Pancasila itu sendiri dengan tidak memberi kebebasan kepada Prajurit Wanita TNI untuk menjalankan perintah agamanya," tandas legislator dari Dapil DIY tersebut.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...