Komisi X Berita » Ini Saran Pimpinan Komisi X untuk Membereskan Masalah Ijazah Palsu
Ini Saran Pimpinan Komisi X untuk Membereskan Masalah Ijazah Palsu
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 29 Mei 2015 05:50:23

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman menyarankan dua pendekatan yang bisa dilakukan Pemerintah guna menyelesaikan masalah maraknya ijazah palsu. Yang pertama pendekatan struktural, dan yang kedua adalah pendekatan secara kultural.

Ini Saran Pimpinan Komisi X untuk Membereskan Masalah Ijazah Palsu
jurnal parlemen

Pemerintah harus benar-benar ketika memberi izin akreditasi kepada sebuah lembaga, dilihat serius, jangan perkuliahannya tidak benar tapi diberi akreditasi

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman menyarankan dua pendekatan yang bisa dilakukan Pemerintah guna menyelesaikan masalah maraknya ijazah palsu. Yang pertama pendekatan struktural, dan yang kedua adalah pendekatan secara kultural.

 

Pendekatan secara struktural yakni dengan menegakkan aturan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentam Sisdiknas, dan juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

 

"Harusnya aturan ini ditegakkan oleh Pemerintah dengan seketat-ketatnya dan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu, sehingga diharapkan ada efek kapok," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi, di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Kamis (28/5).

 

Pendekatan kultural, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dibutuhkan untuk perbaikan jangka panjang. Menurut Sohibul, di masayarakat ada dua kultur negatif yang mempengaruhi munculnya kasus ijazah palsu.

 

Pertama, kultur yang menganggap gelar ijazah sebagai sesuatu yang berstatus sosial, padahal itu adalah sebuah label administratif atas sebuah pencapaian. Kedua, budaya menerabas atau instan, sehingga muncul upaya membeli ijazah.

 

"Dua kultur ini harus kita ubah, sehingga mudah-mudahan pendekatan strukturalnya tegas, kulturalnya juga jalan dalam mengubah persepsi publik. Ke depan saya yakin itu tidak terulang karena di negara-negara maju yang dua hal ini jalan dan sanggup menekan," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

 

Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 11 ini mengemukakan ada tiga jenis yang dikategorikan ijazah palsu. Pertama adalah ijazah yang benar-benar palsu dengan memalsukan stempel, tanda tangan dan sebagainya. Kedua, ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum terakreditasi. Ketiga, lembaga terakreditasi namun tidak ada perkuliahan.

 

"Pemerintah harus benar-benar ketika memberi izin akreditasi kepada sebuah lembaga, dilihat serius, jangan perkuliahannya tidak benar tapi diberi akreditasi. Bagi mereka yang sudah benar-benar menjalankan perkuliahan dengan baik, rasio dosen juga bagus, yang seperti ini dipermudah untuk mendapatkan akreditasi, dengan cara itu saya kira penyimpangan-penyimpangan akan berkurang," imbuhnya.

 

Sehubungan dengan rencana Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir yang akan melakukan penghapusan skripsi bagi sarjana strata 1 (S1) dinilai terlalu terburu-buru. Menurut Sohibul, jika ada sebuah permasalahan dalam sistem, jangan sistemnya yang dihancurkan melainkan masalahnya yang diselesaikan.

 

"Ini kebiasan yang tidak bagus, sebuah sistem yang demikian besar karena ada masalah sedikit kemudian dihancurkan itu tidak bagus. Harusnya kita perbaiki bersama," pungkasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...