Komisi VI Berita » DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok
DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 29 Mei 2015 09:20:27

Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal meminta Pemerintah lebih serius memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok agar rakyat tidak semakin kesulitan.

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok
jurnal parlemen

Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya

 

Senayan – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal meminta Pemerintah lebih serius memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok agar rakyat tidak semakin kesulitan. 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 25, mengatur tentang pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia.

 

Saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Faktanya, kenaikan harga bahan pokok sudah mulai terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa.

 

"Pemerintah dapat menjadikan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok dan penting lainnya. Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/5).

 

Dengan adanya Perpres tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. "Nantinya Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar," imbuhnya.

 

Legislator dari Fraksi PKS ini berharap, Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok bisa terbit sebelum Bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.

 

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di ASEAN. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

 

"Bila Pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, dan otomatis merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap," tegasnya.

 

Pemerintah melalui Kementerian Pedagangan, sambung Refrizal, dapat mengendalikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya melalui tata distribusi bahan pokok. Selain itu, Bulog harus menjalankan fungsi sebagai buffer dengan sebaik mungkin.

 

Lebih lanjut, Refrizal berharap Pemerintah dapat memperbaiki distribusi dari barang pokok dan penting lainnya. Selain itu, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan yang merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2014. Sehingga setiap ada kenaikan harga, masyarakat dapat ikut mengawasi.

 

Diketahui, tiga pekan jelang Bulan Suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok mulai naik tidak wajar. Kenaikan cukup signifikan terjadi dibeberapa kota besar di Pulau Jawa. 

 

Dalam sepekan terakhir, harga bawang merah di Pasar Kramat Jati naik sekitar 18-20 persen dari Rp 32.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram, padahal harga bawang merah di awal tahun 2015 hanya Rp 20.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga telur ayam, naik dari Rp 19.000 per kilogram menjadi Rp 22.000 per kilogram. Beberapa hari menjelang puasa nanti, diprediksi harga-harga bahan pokok akan kembali naik.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...