Komisi I Berita » Abaikan UU Penyiaran, Ketua Komisi I Serukan Penghentian Panasonic Award
Abaikan UU Penyiaran, Ketua Komisi I Serukan Penghentian Panasonic Award
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Minggu, 31 Mei 2015 15:12:57

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meradang lantaran ajang penghargaan bagi program acara yang disiarkan televisi nasional, Panasonic Award, menominasikan sejumlah acara yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bahkan ada yang menang.

Abaikan UU Penyiaran, Ketua Komisi I Serukan Penghentian Panasonic Award
jurnal parlemen

Jika Panasonic Award tidak bisa dan tidak mau melakukan perbaikan dalam sistem penilaian dan memperhatikan sungguh-sungguh UU Penyiaran, maka sebaiknya Panasonic Award dihentikan saja

 

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meradang lantaran ajang penghargaan bagi program acara yang disiarkan televisi nasional, Panasonic Award, menominasikan sejumlah acara yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bahkan ada yang menang.

 

"Saya terkejut karena banyak program yang mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tapi masuk daftar nominasi penerima penghargaan. Ada program Yuk Keep Smile (YKS) yang disemprit KPI, dan Sinetron 7 Manusia Serigala yang ditegur keras KPI malah jadi pemenang," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Minggu (30/5). 

 

Kemudian yang jadi catatan legislator dari Fraksi PKS ini, program acara Pesbuker yang pernah diberhentikan sementara oleh KPI juga menjadi pemenang. Makanya ia tak heran bila perhelatan Panasonic Award tahun ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat. 

 

Dengan mengacu kepada survei rating dari AC Nielsen untuk nominasi dan SMS masyarakat untuk menentukan pemenang, Panasonic Award bisa dituduh banyak pihak lebih sebagai agen industri dan pembenaran terhadap selera rendah sebagian masyarakat. 

 

Panasonic Award juga tidak melibatkan KPI sebagai lembaga yang diberikan otoritas penilaian dan pengawasan isi siaran oleh UU Penyiaran. Yang lebih parah lagi, metode penilaian dalam Panasonic Award ada yang bertabrakan dengan arah dan tujuan penyiaran nasional yang selama ini diatur dalam UU Penyiaran. 

 

"Menurut saya, jika Panasonic Award tidak bisa dan tidak mau melakukan perbaikan dalam sistem penilaian dan memperhatikan sungguh-sungguh UU Penyiaran, maka sebaiknya Panasonic Award dihentikan saja," tegas Mahfudz.

 

Kamis (28/5) malam, Panasonic Award 2015 kembali digelar. Penghargaan tahunan terhadap program siaran televisi nasional tersebut punya gengsi karena sudah berlangsung selama belasan tahun, dan ada nama besar Gobel di balik Panasonic.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...