Komisi VII Berita » Anggota Komisi VII Ingatkan Pentingnya Pertamina Kelola Penuh Blok Rokan
Anggota Komisi VII Ingatkan Pentingnya Pertamina Kelola Penuh Blok Rokan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 3 Juni 2015 18:33:22

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta Pemerintah melalui PT.Pertamina mengelola sepenuhnya Blok Rokan di Riau, yang akan habis kontrak dengan PT.Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2021.

Anggota Komisi VII Ingatkan Pentingnya Pertamina Kelola Penuh Blok Rokan
jurnal parlemen

Pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina merupakan salah satu bagian mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

 

Senayan - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta Pemerintah melalui PT.Pertamina mengelola sepenuhnya Blok Rokan di Riau, yang akan habis kontrak dengan PT.Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2021. 

 

"Blok Rokan harus sepenuhnya dikelola oleh Pertamina," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

 

PT.Chevron, lanjut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, sudah 50 tahun menguasai Blok Rokan. Makanya sudah saatnya Pemerintahan Jokowi-JK mengalihkan pengelolaannya secara penuh ke Pertamina.

 

Hal itu sejalan dengan semangat Nawa Cita untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

"Pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina merupakan salah satu bagian mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," imbuhnya.

 

Saat ini, sambung Falah, masih ada waktu sekitar enam tahun bagi Pertamina untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil alih Blok Rokan untuk sepenuhnya dikelola. Misalnya, mempersiapkan SDM, cetak biru Pertamina untuk mengelola Blok Rokan, dan alih teknologi. 

 

"Sebagai operator yang akan menggantikan Chevron, persiapan ini sangat penting agar nantinya ketika Pertamina mengelola sepenuhnya Blok Rokan, target nasional terpenuhi," tegas Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

 

Sebelumnya, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, sesuai Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015, Chevron selaku kontraktor lama dari Pertamina memang bisa sama-sama mengajukan pengelolaan blok habis kontrak. 

 

"Namun, Pemerintah akan memprioritaskan pengelolaan sejumlah blok ke Pertamina begitu habis kontraknya," ungkapnya.

 

Ditambahkan Widhyawan, semangat Permen ESDM 15/2015 adalah memprioritaskan Pertamina untuk mengelola blok-blok yang habis kontrak khususnya dengan produksi migas besar yang sudah lama dikelola perusahaan asing.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...