Komisi I Berita » Fraksi PDI-P Minta Jokowi Segera Serahkan Nama Calon Pengganti Moeldoko
Fraksi PDI-P Minta Jokowi Segera Serahkan Nama Calon Pengganti Moeldoko
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 4 Juni 2015 15:01:46

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta agar Presiden Joko Widodo segera menentukan calon pengganti Moeldoko dan segera menyampaikannya ke DPR agar bisa diuji kelayakan dan kepatutannya.

Fraksi PDI-P Minta Jokowi Segera Serahkan Nama Calon Pengganti Moeldoko
jurnal parlemen

Kami mengimbau agar Presiden Jokowi segera menentukan siapa saja yang akan menjadi calon pengganti Moeldoko sebelum tanggal 20 Juni 2015

 

Senayan - Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015. Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta agar Presiden Joko Widodo segera menentukan calon pengganti Moeldoko dan segera menyampaikannya ke DPR agar bisa diuji kelayakan dan kepatutannya.

 

"Kami mengimbau agar Presiden Jokowi segera menentukan siapa saja yang akan menjadi calon pengganti Moeldoko sebelum tanggal 20 Juni, sehingga nanti Presiden bisa menentukan pilihan terbaik untuk kemudian diuji kelayakan dan kepatutannya oleh DPR dalam 20 hari mendatang," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

 

Sesuai Undang-undang TNI, Panglima diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Merujuk pada pasal 13 ayat 6, persetujuan DPR atas calon Panglima TNI pilihan Presiden harus disampaikan paling lambat 20 hari sejak usulannya diterima oleh DPR.

 

"Maka hitungan 20 hari sebelum tanggal 10 Juli, paling lambat 19 Juni Presiden sudah harus menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan," tegasnya.

 

Apabila sesuai dengan jadwal tersebut, maka pelantikan Panglima TNI baru dapat dilaksanakan pada akhir Juli, atau sebelum Moeldoko masuk masa pensiunnya.

 

"Sehingga sebelum tanggal 1 Agustus 2015, TNI tidak akan mengalami kekosongan pimpinan karena sudah punya calon pengganti sebelum Moeldoko pensiun," harap legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

 

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap agar pengganti Moeldoko setidaknya memiliki visi dan misi yang mampu menjawab tantangan-tantangan di masa depan, khususnya meredam konflik yang sering terjadi di Tanah Air.

 

"Tantangan Panglima TNI ke depan semakin besar, potensi konflik yang ada di tingkat regional akan makin tumbuh," katanya di Gedung DPR, Senin (1/6).

 

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini berharap Panglima TNI harus lebih fokus memperkuat sektor maritim. Pasalnya, sektor ini sangat rentan disusupi oleh pihak asing.

 

"Sektor maritim sangat perlu dan harus kuat. Karena pengamanan laut kita itu yang paling rentan diintervensi kekuatan luar," serunya.

 

Soal sosok pengganti Jenderal Moeldoko yang mengarah pada KSAL Laksmana TNI Ade Supandi, Fadli tak menjawab secara tegas. Sebab, jika dilihat dari tradisi selama ini, yang berhak pegang komando TNI periode berikutnya merupakan dari Angkatan Laut.

 

"Itu sesuai kebutuhan. Kita sekarang butuhnya apa?" pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...