Komisi I Berita » Komisi I Berharap Pemilihan Panglima TNI Berjalan Mulus
Komisi I Berharap Pemilihan Panglima TNI Berjalan Mulus
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 8 Juni 2015 14:43:37

Ketua Komisi I DPR RI  Mahfudz Siddiq berharap polemik  pergantian Kapolri beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi dalam proses pemilihan Pangilma TNI, jelang purna tugas Jenderal Moeldoko.

Komisi I Berharap Pemilihan Panglima TNI Berjalan Mulus
jurnal parlemen

Yang paling penting, pergantian panglima TNI tidak menciptakan hiruk pikuk dan kontroversi seperti terjadi pada saat pergantian Kapolri

 

Senayan - Ketua Komisi I DPR RI  Mahfudz Siddiq berharap polemik  pergantian Kapolri beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi dalam proses pemilihan Pangilma TNI, jelang purna tugas Jenderal Moeldoko.

 

Karena itu, Mahfudz  pun mengingatkan, agar  Presiden Jokowi mempertimbangkan hal itu secara jernih dan mendalam. Jika terjadi hiruk pikuk dalam pemilihan Panglima TNI, itu hanya akan merugikan negara dan juga mengganggu kewibawaan TNI.

 

"Kalau kejadian itu kembali terulang, tentu hanya membuang-buang energi bangsa. Yang paling penting, pergantian panglima TNI tidak menciptakan hiruk pikuk dan kontroversi seperti terjadi pada saat pergantian Kapolri, sehingga semua pihak termasuk Pemerintah dan Presiden harus mempertimbangkan hal ini," ujarnya sebelum rapat kerja dengan Panglima TNI dan jajarannya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

 

Perdebatan mengenai pergantian unsur Matra Darat, Udara dan Laut seperti yang selama ini dilakukan, kata Mahfudz tidak perlu dilakukan, lantaran sudah ada UU TNI yang mengatur. 

 

Dalam aturan perundangan, calon Panglima TNI diambil dari salah satu kepala staf yang ada. Politisi PKS ini pun melihat semua kepala staf memiliki kompetensi dan rekam jejak serta kemampuan yang relatif imbang.

 

Dengan demikian, konsep Tri Matra terpada yang selama ini sudah diterapkan sebenarnya tidak ada persoalan. Siapapun calon Panglima TNI, tetap akan punya kemampuan Tri Matra terpadu.

 

"Kalau kita lihat UU mengatur dan sudah ada aturan internal di TNI juga melalui proses Wanjakti, maka kita tinggal mengacu pada itu. Bahwa pada masa Presiden Gus Dur diterapkan satu tradisi baru rotasi atau bergiliran antar angkatan, menurut saya sesuatu yang baik dan juga diterima dengan baik oleh TNI. Yang penting semua pihak harus menjaga pergantian agar tidak menimbulkan kontroversi dan kebisingan yang tidak perlu,” tandasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...