Komisi I Berita » Komisi I Melihat Masih Ada Persoalan dalam Pengajuan Bang Yos Sebagai Kepala BIN
Komisi I Melihat Masih Ada Persoalan dalam Pengajuan Bang Yos Sebagai Kepala BIN
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 10 Juni 2015 19:04:11

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melihat dari sisi kemampuan dan pengalaman dalam karier militer, mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos layak menjadi orang nomor satu di tubuh Intelijen Negara. Namun, ada persoalan yang perlu dibereskan terlebih dahulu.

Komisi I Melihat Masih Ada Persoalan dalam Pengajuan Bang Yos Sebagai Kepala BIN
jurnal parlemen

Dalam UU Intelejen memang demikian, bahwa Kepala BIN itu harus sesorang yang terbebas dari kepentingan parpol. Jadi, kami harapkan sebelum ikuti seleksi di Komisi I, Bang Yos sudah mundur dari parpol

 

Senayan - Presiden Joko Widodo secara resmi mengajukan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), untuk menggantikan menggantikan Marciano Norman.

 

Nama Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu sudah disodorkan ke DPR, bersamaan dengan surat Presiden soal pencalonan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jendral Moeldoko yang akan segera purna tugas.

 

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melihat dari sisi kemampuan dan pengalaman dalam karier militer, mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos layak menjadi orang nomor satu di tubuh Intelijen Negara. Namun, ada persoalan yang perlu dibereskan terlebih dahulu.

 

"Kalau soal kemampuan intelijen, tentu Bang Yos bukan orang baru karena dia berlatarkan Militer. Dia cocok saja sebagai Kepala BIN," ujarnya sebelum memimpin rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

 

Terhadap banyak pihak yang meragukan kapabilitas Sutiyoso sebagai Kepala BIN mengingat usianya yang sudah menginjak 70 tahun, Mahfudz belum dapat mengambil kesimpulan, apakah hal itu akan mempengaruhi kinerjanya.

 

"Ada juga sesorang meski usianya sudah senja, tetapi tetap bagus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu, kita lihat saja nantinya, apakah faktor usia akan mempengaruhi kinerjanya atau tidak. Paling tidak itu bisa dilihat saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I nantinya," ujar Wasekjen PKS ini.

 

Persoalan yang dimaksud adalah posisi Sutiyoso saat ini sebagai Ketua Umum PKPI. Oleh karena itu, Mahfudz meminta pada yang bersangkutan untuk segera mundur dari jabatan di parpol, sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I.

 

"Dalam UU Intelejen memang demikian, bahwa Kepala BIN itu harus sesorang yang terbebas dari kepentingan parpol. Jadi, kami harapkan sebelum ikuti seleksi di Komisi I, Bang Yos sudah mundur dari parpol," tandasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...