Komisi I Berita » Komisi I bakal Libatkan Komnas HAM dan KPK Seleksi Panglima TNI dan Kepala BIN
Komisi I bakal Libatkan Komnas HAM dan KPK Seleksi Panglima TNI dan Kepala BIN
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 11 Juni 2015 18:12:41

Anggota Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan Komisi I akan menggandeng Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon Panglima TNI dan Calon Kabin, apakah keduanya pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Komisi I bakal Libatkan Komnas HAM dan KPK Seleksi Panglima TNI dan Kepala BIN
jurnal parlemen

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN dan Panglima TNI, kita bentuk tim klarifikasi yang melibatkan Komnas HAM. Kita ingin tahu apakah selama jadi prajurit, pernah melakukan pelanggaran HAM

 

Senayan - Komisi I DPR RI akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo yang diajukan Presiden sebagai calon Panglima TNI dan Letjen TNI (purn) Sutiyoso untuk posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

 

"Paling lambat dua pekan lagi kita melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

 

Surat dari Presiden Jokowi perihal nama calon Panglima TNI dan Kabin yang diterima Pimpinan DPR, sambung Mahfudz, baru hari ini akan dibahas dalam Bamus. Setelah itu, baru akan dibahas dalam Rapat Paripurna, baru kemudian dilimpahkan ke Komisi I. 

 

"Selanjutnya, di Komisi I bakal disikapi dalam rapat internal untuk menentukan jadwal pelaksaan uji kelayakannya. Paling sekitar dua minggu lagi," tegas legislator dari Fraksi PKS ini.

 

Di tempat yang sama, Anggota Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan Komisi I akan menggandeng Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon Panglima TNI dan Calon Kabin, apakah keduanya pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

 

"Sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN dan Panglima TNI, kita bentuk tim klarifikasi yang melibatkan Komnas HAM. Kita ingin tahu apakah selama jadi prajurit, pernah melakukan pelanggaran HAM," katanya.

 

Selain itu, Komisi I juga  akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri LHKPN yang terakhir diserahkan oleh keduanya.

 

"Kapan terakhir dilaporkan, wajar atau tidak hartanya," timpalnya.

 

Tamliha berharap, proses seleksi calon Panglima TNI dan Kepala BIN dapat diselesaikan di masa sidang ke-IV ini, sehingga sebelum DPR kembali memasuki masa reses, keduanya sudah dapat diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...