Komisi II Berita » Anggaran Pilkada bakal Membengkak, Komisi II F-PKS Pertimbangkan Revisi UU Pilkada
Anggaran Pilkada bakal Membengkak, Komisi II F-PKS Pertimbangkan Revisi UU Pilkada
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 17 Juni 2015 09:05:26

DPR RI melihat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi membengkak dua kali lipat. Oleh karena itu, unsur pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mempertajam materi perlu tidaknya dilakukan revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Anggaran Pilkada bakal Membengkak, Komisi II F-PKS Pertimbangkan Revisi UU Pilkada
jurnal parlemen

UU Pilkada yang ada saat ini tidak memuat aturan terkait anggaran, sehingga anggaran Pilkada saat ini berpotensi meningkat dua kali lipat dibandingkan Pilkada sebelumnya

 

Senayan - DPR RI melihat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi membengkak dua kali lipat. Oleh karena itu, unsur pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mempertajam materi perlu tidaknya dilakukan revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

 

"UU Pilkada yang ada saat ini tidak memuat aturan terkait anggaran, sehingga anggaran Pilkada saat ini berpotensi meningkat dua kali lipat dibandingkan Pilkada sebelumnya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mustafa Kamal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

 

Total anggaran Pilkada serentak sudah mencapai angka Rp 6 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pilkada sebelumnya yang hanya berkisar Rp 4 triliun.

 

Selain itu, UU Pilkada tidak mengatur solusi atas daerah-daerah yang belum mengalokasikan anggaran pelaksanaan, pengawasan ataupun pengamanan Pilkada. Dana Hibah untuk pengawasan oleh Bawaslu  dan pengamanan dari Polri pun masih belum ada kejelasan. 

 

"Dari 269 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti, ada 3 daerah yang sampai saat ini belum menandatangani Dana Hibah Pelaksanaan Pilkada, dan 11 daerah belum mencairkan dana hibah tersebut," imbuh legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meliputi Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau itu.

 

UU Pilkada yang ada saat ini, sambung Mustafa Kamal, juga tidak memuat aturan terkait dengan partai yang sedang berkonflik atau dualisme kepengurusan yang dialami Partai Golkar dan PPP. 

 

"Pilkada sebagai momentum konsolidasi politik tidak bisa terwujud apabila kedua partai tersebut tidak mengikuti Pilkada karena tidak adanya aturan soal partai yang sedang berkonflik," tukasnya.

 

Pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama telah ditentukan untuk dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak diharapkan mampu menjadi ajang konsolidasi politik dan momentum memperbaiki kualitas pemimpin daerah. 

 

Di tengah persiapan Pilkada serentak tahap pertama ini, ada usulan dari 26 Anggota Komisi ll DPR untuk merevisi Undang-undang Pilkada karena dirasa masih terdapat berbagai kekurangan dalam payung hukum ini.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...