Komisi I Berita » Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan BIN soal Izin Jurnalis Asing di Papua
Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan BIN soal Izin Jurnalis Asing di Papua
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 23 Juni 2015 08:51:27

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memberikan kebebasan bagi jurnalis asing untuk masuk ke Papua. Soal itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman menjelaskan kebijakan tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma.

Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan BIN soal Izin Jurnalis Asing di Papua
jurnal parlemen

Kami harap mereka bisa melihat mana kesungguhan Pemerintah melakukan pembangunan. Hal-hal yang masih kurang, itu akan jadi prioritas pengambilan kebijakan pembangunan ke depan

 

Senayan - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memberikan kebebasan bagi jurnalis asing untuk masuk ke Papua. Soal itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman menjelaskan kebijakan tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma.

 

"Kami ingin jurnalis asing menggunakan penuh rasa tanggung jawab dalam liputan di Papua. Karena Visa itu tidak digunakan untuk kepentingan sepihak yang justru merugikan Indonesia," ujar Marciano Rapat Kerja tertutup di Komisi I DPR,  Senin (22/6).

 

Pemerintah, sambung purnawirawan jenderal bintang tiga itu, memberikan izin masuk ke Papua agar ada keseimbangan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan asing.

 

Karena itu, BIN berharap, agar para jurnalis tidak membuat berita yang isinya Pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan pembangunan dan pendidikan sumber daya manusia di Papua.

 

"Kami harap mereka bisa melihat mana kesungguhan Pemerintah melakukan pembangunan. Hal-hal yang masih kurang, itu akan jadi prioritas pengambilan kebijakan pembangunan ke depan," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, BIN akan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk melaksanakan kebijakan ini, dan Pemerintah serta wartawan asing bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

 

Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan pihaknya tidak keberatan atas keputusan Presiden Jokowi yang pemberian izin bagi wartawan asing masuk ke Papua.

 

Hanya saja Moeldoko mengingatkan konflik-konflik kecil yang masih sering terjadi di Papua bisa membuat mereka merasa tidak aman.

 

"Yang harus dipahami, di sana masih ada konflik kecil sehingga bisa membuat wartawan asing tidak aman. Untuk itu kami menyarankan pendampingan bukan pengawalan. Sehingga TNI akan memberikan bantuan pengamanan dan dukungan penuh jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," tegasnya.

 

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bahwa Pemerintah tidak pernah menutup akses masuk bagi wartawan asing meliput ke Papua. Bahkan, Retno secara gamblang membeberkan data pemberian izin kepada pekerja media asing.

 

"Pada tahun 2012, Kemenlu telah menerima 11 permohonan izin dari sejumlah media asing untuk meliput di Papua. Namun, yang bisa disetujui hanya lima permohonan, sedangkan enam lainnya ditolak," ungkap Retno.

 

Pada tahun 2013, permohonan izin meliput di Papua oleh media asing meningkat hingga mencapai 28 permohonan. Namun, permohonan yang disetujui hanya 21.

 

"Sementara itu, terdapat 27 permohonan izin yang masuk ke Kemenlu pada tahun 2014, namun hanya 22 surat yang disetujui," ujarnya.

 

Hingga Juni 2015, Retno mengaku sudah mengabulkan seluruh permohonan meliput Papua dari jurnalis asing, yaitu sebanyak delapan permohonan. Dari data tersebut, Retno meyakinkan akses ke Papua tidak ditutup.

 

Adapun mengenai sejumlah permohonan yang ditolak, Retno menyebut, hal tersebut terjadi bukan karena batasan yang sengaja Pemerintah terapkan.

 

"Tidak benar kalau Papua adalah daerah yang tertutup karena dari data tadi menunjukan ada akses. Penolakan terkait administrasi dan persyaratan," tandasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...