Komisi II Berita » KPU Janji Telusuri Dugaan Kerugian Negara dalam Pemilu 2014
KPU Janji Telusuri Dugaan Kerugian Negara dalam Pemilu 2014
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 23 Juni 2015 09:24:52

Ketua KPU Husni Kamil Manik merespon, bahwa temuan BPK soal kerugian negara pada Pemilu 2014 yang mencapai Rp 34 miliar itu hingga kini masih ditelusuri. Hal itu dimulai dengan pemeriksaan beberapa satuan kerja (satker).

KPU Janji Telusuri Dugaan Kerugian Negara dalam Pemilu 2014
jurnal parlemen

Pemeriksaan itu setiap entitas ada catatannya. Kalau sudah ada catatan seperti itu kan KPU diberi kesempatan menelusuri, maka akan kami telusuri

 

Senayan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 34 miliar oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

 

Ketua KPU Husni Kamil Manik merespon, bahwa temuan BPK soal kerugian negara pada Pemilu 2014 yang mencapai Rp 34 miliar itu hingga kini masih ditelusuri. Hal itu dimulai dengan pemeriksaan beberapa satuan kerja (satker).

 

"Pemeriksaan itu setiap entitas ada catatannya. Kalau sudah ada catatan seperti itu kan KPU diberi kesempatan menelusuri, maka akan kami telusuri. Itu ada 181 satker yang diperiksa, makanya kita bakal periksa di mana posisinya dan bagaimana penyelesaian dalam catatan itu," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

 

Husni merasa keberatan jika temuan tersebut kemudian langsung dibawa ke ranah pidana. Pasalnya, ada mekanisme yang harus dilalui, tidak langsung dicap pidana.

 

"Tidak langsung kemudian ada pernyataan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan final, sehingga langsung penegakan hukum. Tidak begitu, " tegasnya.

 

Lebih lanjut, Husni mengatakan bahwa temuan BPK tersebut memang dikhawatirkan membuat kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, pihaknya bakal serius mengungkap kebocoran tersebut.

 

"Kalau yang dikhawatirkan pengelolaan anggaran, hampir sama saja anggarannya, tidak terlalu signifikan. Tapi ini kan kami juga terus menelusurinya. Kan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) itu lima tahun sekali," katanya.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan pihaknya akan memperjelas hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), lantaran dalam laporannya terdapat perbedaan hasil audit.

 

"Dalam rapat dengan KPU, kita ingin menyampaikan sejauh mana tindak lanjut BPK dan KPU terhadap audit BPK itu sendiri," seru Rambe di Gedung DPR RI.

 

Meski demikian, legislator dari Fraksi partai Golkar itu meyakinkan bahwa masalah ini tidak akan menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang. Rambe menambahkan, setelah ini juga akan dilaksanakan rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada.

 

"Kita juga sepakat Pilkada serentak jalan, dan tidak terganggu oleh temuan dari BPK ini. Komisi II sudah melakukan rapat mengenai audit KPU dan akan kita tindak lanjuti," pungkasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...