Komisi I Berita » Dua Kasus Ini akan Ditanyakan Komisi I kepada Calon Kepala BIN Sutiyoso
Dua Kasus Ini akan Ditanyakan Komisi I kepada Calon Kepala BIN Sutiyoso
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 24 Juni 2015 11:18:50

Sejumlah pertanyaan pun sudah dipersiapkan oleh anggota dewan, antara lain soal keterlibatan Bang Yos dalam Operasi Seroja di Kota Dili tahun 1975, dan Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Kantor DPP PDI, Menteng, Jakarta Pusat.

Dua Kasus Ini akan Ditanyakan Komisi I kepada Calon Kepala BIN Sutiyoso
jurnal parlemen

Apabila memenuhi, maka kami akan memberikan pertimbangan persetujuan. Tapi kalau tidak, maka kita lihat hasil Rapat Pleno Komisi I DPR RI

 

Senayan - Keputusan Presiden Jokowi mengusulkan Letnan Jenderal (Purn) TNI Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bakal direspon oleh Komisi I DPR RI dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

 

Sejumlah pertanyaan pun sudah dipersiapkan oleh anggota dewan, antara lain soal keterlibatan Bang Yos dalam Operasi Seroja di Kota Dili tahun 1975, dan Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Kantor DPP PDI, Menteng, Jakarta Pusat.

 

"Kami tentu akan pertanyakan rekam jejak Pak Sutiyoso dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN. Masukan masyarakat nanti akan kami buka semua. Kalau tidak berhalangan minggu depan uji kepatutan dan kelayakan dimulai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

 

Soal Operasi Seroja dan Peristiwa Kudatuli, lanjut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, juga juga akan menjadi pertimbangan Komisi I apakah akan memberi nilai positif buat Sutiyoso sebagai Kepala BIN atau tidak.

 

Sejatinya, Komisi I DPR hanya berwenang memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala BIN itu kepada Presiden, bukan memberikan persetujuan. Pada uji kelayakan dan kepatutan nanti, sambung Tantowi, komisinya akan melihat kompetensi dan kapabilitas Sutiyoso hingga berujung memberikan rekomendasi.

 

"Apabila memenuhi, maka kami akan memberikan pertimbangan persetujuan. Tapi kalau tidak, maka kita lihat hasil Rapat Pleno Komisi I DPR RI," tandasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...