Komisi X Berita » Menpora Abaikan Kesepakatan, Komisi X Ancam Boikot Anggaran 2016
Menpora Abaikan Kesepakatan, Komisi X Ancam Boikot Anggaran 2016
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 24 Juni 2015 15:00:08

Komisi X DPR RI membatalkan raker dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dijadwalkan hari ini. Pembatalan sepihak itu dilakukan lantaran Komisi X kecewa terhadap kebijakan Menpora dalam pengelolaan dan penyelesaian kisruh persepakbolaan Indonesia.

Menpora Abaikan Kesepakatan, Komisi X Ancam Boikot Anggaran 2016
jurnal parlemen

Apabila hasil-hasil keputusan rapat kerja tersebut tidak dilaksanakan, maka Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan persetujuan pembahasan RAPBN 2016 yang diajukan oleh Menpora RI

 

Senayan - Komisi X DPR RI membatalkan raker dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dijadwalkan hari ini. Pembatalan sepihak itu dilakukan lantaran Komisi X kecewa terhadap kebijakan Menpora dalam pengelolaan dan penyelesaian kisruh persepakbolaan Indonesia.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menjelaskan, berdasarkan hasil raker Komisi X dengan Menpora tanggal 10 Juni lalu, salah satu keputusan rapat terkait upaya pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional, maka Komisi X mendesak Menpora melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni 2015, untuk membicarakan rencana penyelenggaraan kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia. 

 

Keputusan kedua adalah membuat langkah-langkah strategis untuk segera mengakhiri sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

 

"Namun realitanya, hasil raker itu tidak dijalankan Menpora," ujar Ridwan dalam keterangannya di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

 

Memperhatikan perkembangan dari tindak lanjut hasil rapat kerja pada tanggal 10 Juni lalu, sambung Ridwan, maka Komisi X DPR memandang Menpora tidak memiliki niat baik dengan mengabaikan hasil keputusan raker tersebut.

 

Hal ini lantaran Menpora hingga 23 Juni kemarin belum juga melakukan pertemuan dengan PSSI hasil Kongres Luar Biasa Surabaya 2015 yang diakui FIFA dan berdasarkan hasil penetapan PTUN Jakarta tanggal 25 Mei 2015 yang menunda keberlakukan SK Menpora RI nomor 01307 tahun 2015 yang harus dipatuhi semua pihak.

 

"Oleh karena itu, Komisi X DPR memutuskan untuk membatalkan raker dengan Menpora yang rencananya akan dilaksanakan siang ini pukul 13.00 WIB. Hal ini sebagaimana hasil rapat internal di Komisi X pukul 12.00 siang tadi," tegasnya.

 

Selain itu, rapat internal Komisi X juga memutuskan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan Dewan untuk menanyakan perkembangan surat Pimpinan DPR nomor PW/08304/DPR-RI/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang meminta Presiden memerintahkan Menpora untuk segera mengakhiri kisruh sepak bola nasional.

 

Lebih lanjut, Komisi X DPR RI juga mendesak Menpora untuk melaksanakan hasil keputusan raker tanggal 5 Februari 2015, 6 April 2015, dan 10 Juni 2015.

 

"Apabila hasil-hasil keputusan rapat kerja tersebut tidak dilaksanakan, maka Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan persetujuan pembahasan RAPBN 2016 yang diajukan oleh Menpora RI. Hal ini juga diperkuat dengan hasil buruk Indonesia (peringkat lima) di ajang SEA Games 2015 ," tegasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...