Komisi VII Berita » Komisi VII Dukung Kebijakan Pemerintah Ambil Alih Blok Migas
Komisi VII Dukung Kebijakan Pemerintah Ambil Alih Blok Migas
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 24 Juni 2015 16:04:30

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk memberikan 70 persen pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina.

Komisi VII Dukung Kebijakan Pemerintah Ambil Alih Blok Migas
jurnal parlemen

Tidak hanya Blok Mahakam yang kita ambil alih, tapi blok migas dan kontrak kerja pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya harus dikelola negara

 

Senayan - Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk memberikan 70 persen pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. 

 

Kendati demikian, legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan Pemerintah supaya juga memperhatikan blok-blok dan wilayah pertambangan lain yang akan habis kontraknya.

 

"Tidak hanya Blok Mahakam yang kita ambil alih, tapi blok migas dan kontrak kerja pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya harus dikelola negara. Nanti BUMN yang ditugasi langsung dalam operasionalnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (24/6).

 

Wakil Sekretaris Fraksi PKB ini pun menilai, kebijakan pengambilalihan Blok Mahakam itu sudah tepat dan sesuai dengan komitmen Pemerintah. Oleh karena itu, PKB mendukung penuh kebijakan Pemerintah.

 

"Saya apresiasi keputusan Pemerintah itu. Angka 70 persen harus dilihat positif karena yang terpenting Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) pegang mayoritas," tukas Ali.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...