Komisi XI Berita » Anggota Komisi XI Dukung Pemerintah Naikkan PTKP Rp 36 Juta Per Tahun
Anggota Komisi XI Dukung Pemerintah Naikkan PTKP Rp 36 Juta Per Tahun
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 26 Juni 2015 09:56:25

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 36.000.000 per tahun. Apa manfaat dari kenaikan tersebut?

Anggota Komisi XI Dukung Pemerintah Naikkan PTKP Rp 36 Juta Per Tahun
jurnal parlemen

Hal ini untuk menyeimbangkan dengan adanya kenaikan UMP tahun 2015 yang bila dibandingkan dengan UMP tahun 2013 meningkat rerata sebesar 31 persen

 

Senayan - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 36.000.000 per tahun.

 

"Dinaikkannya PTKP Rp 36 juta per tahun merupakan salah satu stimulus pajak (tax cut) yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan di Gedung DPR RI, Kamis (25/6).

 

Salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP, sambung Misbakhun, adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

 

"Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36 juta setahun," tegasnya.

 

Pertimbangan lain, kata legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, kenaikan rencana PTKP dibandingkan PTKP sebelumnya (PTKP yang ditetapkan mulai tahun 2013) adalah sebesar 48 persen.

 

"Hal ini untuk menyeimbangkan dengan adanya kenaikan UMP tahun 2015 yang bila dibandingkan dengan UMP tahun 2013 meningkat rerata sebesar 31 persen," katanya.

 

Dengan kenaikan PTKP sampai dengan Rp 36 juta, Misbakhun yakin akan didapatkan beberapa manfaat, antara lain; kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...