Komisi XI Berita » Dua Alasan Utama Anggota F-PKS Dukung Pemerintah Naikkan Besaran PTKP
Dua Alasan Utama Anggota F-PKS Dukung Pemerintah Naikkan Besaran PTKP
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 27 Juni 2015 06:59:13

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Muharram mendukung rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seperti disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Kamis (25/6).

Dua Alasan Utama Anggota F-PKS Dukung Pemerintah Naikkan Besaran PTKP
jurnal parlemen

Sudah seharusnya pajak yang dikurangi adalah pajaknya masyarakat berpenghasilan rendah, bukan pajaknya orang kaya

 

Senayan - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Muharram mendukung rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seperti disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Kamis (25/6).

 

PTKP merupakan batas minimal penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), yang termuat dalam Pasal 21. Dengan kebijakan ini, maka besaran PTKP wajib pajak orang pribadi naik dari Rp 24,3 juta rupiah menjadi Rp 36 juta rupiah per tahunnya.

 

Anggota Legislatif dari Komisi Daerah Pemilihan III (Kota Bogor dan Cianjur) ini menambahkan, setidaknya ada dua alasan mengapa kebijakan tersebut patut didukung.

 

"Pertama, kebijakan ini dapat menggenjot perekonomian kita yang sedang lesu. Di tengah perlambatan ekonomi, yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, maupun cash transfer," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (26/6). 

 

Ecky berharap, dengan kenaikan PTKP maka daya beli rumah tangga akan meningkat sehingga menggenjot konsumsi, dan berdampak pada sektor riil bisa bergairah kembali.

 

Alasan kedua, efek distribusi dari kebijakan ini akan berpihak kepada masyarakat kecil. Pemerintah sudah melakukan tindakan yang memang seharusnya dilakukan untuk mengurangi pajak masyarakat yang berpenghasilan rendah  

 

"Sudah seharusnya pajak yang dikurangi adalah pajaknya masyarakat berpenghasilan rendah, bukan pajaknya orang kaya. Pemerintah harus konsisten dengan janji nawacita-nya di mana salah satunya adalah memperkecil gini ratio atau kesenjangan, " imbuhnya.

 

Meski mendukung, Ecky tetap mengingatkan Pemerintah untuk tetap hati-hati dalam menentukan kebijakan fiskalnya yang bersifat ekspansif ini. Yang paling penting, menurutnya, Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan yang jelas keberpihakannya

 

"Pemerintah tetap harus berhati-hati, jangan terlalu jor-joran dalam kebijkan ekspansi fiskalnya sehingga defisit membengkak. Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan. Yang paling penting adalah harus pandai dalam menentukan prioritas serta jelas keberpihakannya," tutup Ecky. 

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...