Komisi VII Berita » Ini Pandangan Komisi VII F-PKS soal Perpanjangan Kontrak Freeport
Ini Pandangan Komisi VII F-PKS soal Perpanjangan Kontrak Freeport
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 6 Juli 2015 15:57:27

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, DPR telah meminta Pemerintah mengkaji ulang dengan menghadirkan pakar terhadap perjanjian kontrak karya sebelumnya. Pasalnya, ada beberapa klausal dalam perjanjian itu yang tumpang tindih.

Ini Pandangan Komisi VII F-PKS soal Perpanjangan Kontrak Freeport

Kita dukung perpanjangan kontraknya, tapi bagi hasilnya harus lebih ditingkatkan lagi untuk penerimaan negara

 

Senayan - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah sepakat mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPT). Namun perubahan status itu tidak serta merta diikuti perpanjangan kontrak. Meski secara tersirat menginginkan Freeport tetap di Indonesia, Pemerintah masih mengkaji kemungkinan perpanjangan kontrak.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, DPR telah meminta Pemerintah mengkaji ulang dengan menghadirkan pakar terhadap perjanjian kontrak karya sebelumnya. Pasalnya, ada beberapa klausal dalam perjanjian itu yang tumpang tindih.

 

"Kita sudah merekomendasikan agar dibahas lebih lanjut di Komisi VII. Pertama menyangkut kontrak karya yang diinginkan diperpanjang. Kita remondasikan agar dikaji ulang regulasinya karena ada yang tumpang tindih dan ada yang belum diatur dalam payung UU," ujarnya usai menghadiri rapat tertutup dengan pihak Freeport, di ruang Komisi VII DPR, Senin (6/7).

 

Yang kedua, kata politiai PKS ini, terkait dengan kewajiban pembangunan smelter oleh Freeport, Komisi VII juga sudah mendesak Freeport untuk segera mewujudkannya.

 

"Terhadap kebutuhan tenaga kerjanya, Komisi VII minta agar Freeport memprioritaskan menggunakan SDM dari lokal, yang memang mempunyai kemampuan dan profesional," imbuhnya.

 

Terhadap pengajuan perpanjangan kontrak Freeport ini, Komisi VII DPR mendukung agar kontrak itu segera diperpanjang. Jika kontraknya tidak diperpanjang, maka Freeport harus menghentikan kegiatan ekspornya sebesar 60 persen, sehingga harus cepat diselesaikan.

 

"Kontraknya kan akan berakhir pada tanggal 25 Juni ini. Jadi memang harus segera disikapi. Karena itu, kita akan melakukan rapat-rapat pembahasan karena titik krusialnya kan bukan di DPR dan Freeport, tetapi berada di Pemerintah. Makanya kita minta Pemerintah mengkaji ulang hal ini karena kita semua sepakat bahwa Freeport itu aset nasional yang harus dipertahankan keberlangsungannya," paparnya.

 

Tamsil menambahkan, Komisi VII mendukung perpanjangan kontrak dengan Freeport asalkan ada renegosiasi, terutama menyangkut bagian dari penerimaan negara yang harus lebih meningkat dibandingkan yang diterima saat ini.

 

"Kita dukung perpanjangan kontraknya, tapi bagi hasilnya harus lebih ditingkatkan lagi untuk penerimaan negara," tegasnya.

 

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin pun tidak menampik bahwa pertemuan dengan DPR bertujuan untuk mencari solusi persoalan yang dihadapi Freeport. Pihaknya kembali menegaskan keinginannya tetap menambang emas di indonesia.

 

"Freeport adalah aset nasional yang harus dikelola bersama. Kalau ada permasalahan, mari kita pikirkan bersama untuk menyelesaikan," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

 

Dari pengakuannya, persoalan Freeport bakal dibahas secara khusus melalui rapat Panitia Kerja Minerba yang dipimpin Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot. Terlepas dari itu, Maroef mengklaim, Presiden Jokowi sepakat menjamin kepastian investasi Freeport di Indonesia. Kalau ada peraturan yang menghambat dan perlu jalan keluar, DPR akan mencarikan solusi bersama.

 

"Kita juga tidak boleh menabrak aturan atau hukum yang berlaku di sini. Freeport dalam hal ini komitmen mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga bisa mendapatkan kepastian berinvestasi," ujarnya.

 

Persoalan seperti perpanjangan kontrak dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bakal menjadi pembahasan DPR dengan pemerintah.

 

"Siapapun juga investor kan membutuhkan kapan kepastian secepatnya dalam investasi," tukasnya.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...