Pro-Kontra Berita » Wacana Revisi UU KPK soal Penyadapan Demi Penguatan atau Pelemahan?
Wacana Revisi UU KPK soal Penyadapan Demi Penguatan atau Pelemahan?
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 8 Juli 2015 10:06:29

Rencana DPR RI periode 2014-2019 merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik lantaran ada sejumlah kewenangan khusus yang bakal diperketat, yaitu penyadapan.

Wacana Revisi UU KPK soal Penyadapan Demi Penguatan atau Pelemahan?
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Prosedur penyadapan KPK itu ketat. Logikanya, kalau tidak korupsi kenapa harus takut? Makanya orang yang bereaksi keras dengan KPK khususnya soal penyadapan Insya Allah punya masalah dengan korupsi

 

Senayan - Rencana DPR RI periode 2014-2019 merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik lantaran ada sejumlah kewenangan khusus yang bakal diperketat, yaitu penyadapan.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo mengatakan bahwa Pemerintah menganggap penting revisi Undang-undang KPK, terlebih soal kewenangan penyadapan. Oleh karena itu, usulan Pemerintah tersebut masuk Prolegnas Prioritas 2015.

 

"DPR tupoksinya ya untuk membuat legislasi. Artinya, ketika DPR dan Pemerintah serta DPD punya kewenangan mengajukan revisi, maka DPR tidak bisa menolak untuk membahasnya," ujarnya dalam Forum Legislasi, Selasa (7/7), di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Dalam forum yang sama, Anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK Yenti Garnasih melihat revisi UU KPK belum waktunya dilakukan karena memang belum mendesak.

 

"Kalau memang mau direvisi, induknya dulu yaitu KUHAP, karena jangan sampai UU KPK menyimpang dari KUHAP. Padahal kita tahu bahwa UU KPK bersifat lex specialis," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.

 

KPK, sambung Yenti, memiliki kewenagan khusus untuk melakukan penyadapan. Artinya, tidak perlu ada pihak yang alergi dengan penyadapan seakan-akan hanya KPK yang punya kewenangan itu.

 

"Padahal BNN, Kepolisian dan Kejaksaan juga punya kewenangan penyadapan. Bahkan Komisi Yudisial juga diberikan kwenangan penyadapan. Lantas, kenapa korupsi dengan penyadapan dipermasalahkan?" tanyanya.

 

Sementara itu, mantan Penasihat KPK abdullah Hehamahua dengan tegas menyatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka Undang-undangnya khusus dimana UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggabungkan KUHP dan denda, kemudian dilakukan oleh organisasi khusus. 

 

"KPK dengan tanpa penyadapan bukan apa-apa. Saya tidak melihat KPK menyalahgunakan penyadapan karena saya yang susun standar operasi penyadapan. KPK bukan orang gila yang mau menyadap 560 orang anggota DPR," tegasnya. 

 

Untuk menyadap, lanjut Abdullah, tidak bisa seenaknya karena penyidik harus mengajukan memo ke atas sampai mendapat tanda tangan minimal dua orang pimpinan. Itu jenjangnya panjang. 

 

Sedangkan yang bisa ditranskrip itu hanya yang terkait korupsi. Soal lain seperti di tempat tidur tidak bisa ditranskrip. Yang boleh baca transkrip juga hanya orang yang berwenang. Setelah dibaca dalam gelar perkara, kemudian berkas dibakar. 

 

"Jadi prosedur penyadapan KPK itu ketat. Logikanya, kalau tidak korupsi kenapa harus takut? Makanya orang yang bereaksi keras dengan KPK khususnya soal penyadapan Insya Allah punya masalah dengan korupsi," serunya.

 

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku heran dengan sikap para aktivis di Indonesia yang justru mendukung upaya pelanggaran HAM, utamanya dalam hal penyadapan. Padahal di dunia lain utamanya negara maju, para aktivisinya justru menentang.

 

"Saya heran di sini para aktivisnya justru mendukung penyadapan. Penyadapan ini kalau serampangan dan tanpa keputusan pengadilan berbahaya, meski itu dinamakan atas nama pemberantasan korupsi sekalipun, karena hal ini bisa masuk ke dalam pelanggaran HAM," katanya kepada wartawan, Rabu (8/7).

 

Jika ini dibiarkan, Fahri khawatir ada penyalanggunaan hasil penyadapan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Hasil penyadapan yang seharusnya tidak boleh digunakan apalagi direkayasa, bisa saja disalahgunakan jika tidak memerlukan izin pengadilan.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...