Komisi II Berita » Larangannya Dibatalkan MK, PPP Yakin DPR Tetap Berupaya Hindari Politik Dinasti
Larangannya Dibatalkan MK, PPP Yakin DPR Tetap Berupaya Hindari Politik Dinasti
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 9 Juli 2015 15:23:22

Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti.

Larangannya Dibatalkan MK, PPP Yakin DPR Tetap Berupaya Hindari Politik Dinasti
jurnal parlemen

Parpol masih dapat melaksanakan komitmen itu dalam bentuk tidak mencalonkan orang-orang yang berpotensi melanggengkan politik dinasti

 

Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti. 

 

Legislator dari Fraksi PPP ini yakin DPR tetap berkomitmen untuk tidak melanggengkan praktik politik dinasti, dengan cara tidak mencalonkan siapa pun yang punya hubungan kekerabatan dengan petahana melalui jalur partai. Dengan kata lain, parpol akan mencari calon dari luar garis petahana. 

 

"Komitmen untuk membatasi politik dinasti itu betul-betul ada dan ingin terus dipertahankan oleh DPR, oleh parpol termasuk Pemerintah. Parpol masih dapat melaksanakan komitmen itu dalam bentuk tidak mencalonkan orang-orang yang berpotensi melanggengkan politik dinasti, atau bahasanya mencalonkan kader-kader yang lain," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/7). 

 

Strategi seperti itu, sambung Arwani, merupakan cara yang masih dimiliki partai politik untuk membatasi politik dinasti sekaligus untuk menegakkan politik Pilkada yang berkeadilan. 

 

"Saya secara pribadi akan mendorong PPP memegang teguh komitmen itu. Kita menghormati keputusan MK tetapi komitmen untuk mengantisipasi dampak negatif politik dinasti itu bisa dilakukan parpol dengan cara memilih kader lain," tegasnya. 

 

Ketua DPP PPP ini pun yakin bahwa partai politik memiliki banyak kader yang potensial untuk diusung dalam Pilkada. 

 

"Jadi saringannya itu adalah saringan yang komprehensif, termasuk bagaimana calon yang diusung itu, tidak justru akan melanggengkan politik dinasti," tandasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...