Komisi XI Berita » Rasio Utang Aman Bukan Jaminan Indonesia Bebas dari Ancaman Krisis
Rasio Utang Aman Bukan Jaminan Indonesia Bebas dari Ancaman Krisis
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 10 Juli 2015 09:21:23

Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melihat krisis ekonomi yang terjadi di Yunani saat ini harus jadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan Rasio Utang Pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio Utang Aman Bukan Jaminan Indonesia Bebas dari Ancaman Krisis
jurnal parlemen

Tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis

 

 Senayan - Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melihat krisis ekonomi yang terjadi di Yunani saat ini harus jadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan Rasio Utang Pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

"Utang luar negeri Yunani sangat fantastis yakni sebesar 360 miliar Euro, atau sekitar Rp 5.345 triliun. Rasio utangnya pun terhadap PDB sangat berbahaya, yaitu lebih dari 100 persen. Jika dibandingkan dengan Rasio Utang Pemerintah Indonesia yang masih berada pada kisaran 25 persen terhadap PDB, potensi gagal bayar utang masih aman. Namun, rendahnya rasio utang terhadap PDB tersebut bukan jaminan bahwa Indonesia terbebas dari ancaman krisis," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/7).

 

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, legislator PKS ini menyarankan agar utang Pemerintah Indonesia haruslah dikelola secara bijak dan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Selain itu, ke depan Indonesia juga harus mampu beralih ke manufaktur, sebab harga komoditas sangat terpengaruh oleh keadaan ekonomi global. 

 

"Sebagai contoh, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi oleh mitra-mitra dagang yang penting, performa ekspor Indonesia telah melemah sejalan dengan kondisi global. Di kuartal pertama tahun 2015, ekspor Indonesia jatuh 11,7 persen (yoy) menjadi 39,1 miliar dollar AS," ungkapnya.

 

Sebagaimana diketahui, Krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak bijak. Salah satunya adalah Pemerintah Yunani menanggung besarnya pembiayaan jaminan sosial yang diambil dari utang tersebut. Jika utang digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti subsidi atau jaminan sosial, menurut Abdul Kharis, tidak akan menghasilkan keuntungan atau untuk kegiatan pendanaan kembali. 

 

"Di sisi lain, sumber daya ekonomi Yunani tidaklah banyak. Mereka mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama. Selain nilai tambahnya yang kecil, ketika ekonomi global melambat pengaruhnya akan sangat signifikan," ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Sukoharjo, Solo, Boyolali, dan Klaten tersebut.

 

Data keuangan Yunani mencatat bahwa pada triwulan I-2015, PDB sebesar 241,72 miliar dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi 0,20 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PDB per kapita Yunani sebesar 18.146,3 dollar AS, dengan tingkat pengangguran 25,6 persen. 

 

"Berdasarkan hal tersebut, tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis. Hal tersebut lebih tergantung pada urusan pengelolaannya," pungkasnya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...