Komisi II Berita » Komisi II: Politik Dinasti Menumbuhsuburkan Raja-raja Kecil di Daerah
Komisi II: Politik Dinasti Menumbuhsuburkan Raja-raja Kecil di Daerah
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 10 Juli 2015 10:41:40

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria kecewa terhadap Putusan MK yang menganulir larangan politik dinasti. Padahal, DPR merevisi UU Pilkada soal politik dinasti karena menjamurnya raja-raja kecil di daerah yang berupaya dengan segala cara melanggengkan kekuasaannya.

Komisi II: Politik Dinasti Menumbuhsuburkan Raja-raja Kecil di Daerah
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kalau MK sudah memutuskan, maka sampai kiamat pun raja-raja kecil di daerah akan terus ada

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria kecewa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir larangan politik dinasti. Padahal, DPR merevisi UU Pilkada soal politik dinasti karena menjamurnya raja-raja kecil di daerah yang berupaya dengan segala cara melanggengkan kekuasaannya.

 

"Petahana sebagai pengguna anggaran yang mencapai ratusan miliar sampai triliunan rupiah bisa mengarahkan program sesuai kepentingan politiknya, sehingga daerahnya tetap tertinggal dan rakyatnya miskin. Makanya UU Pilkada memberikan jeda waktu 5 tahun untuk petahana agar bisa mencalonkan kembali dalam Pilkada," ujarnya dalam Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Kamis (9/7).

 

Dinasti politik, sambung legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, juga menutup peluang generasi muda dan putra terbaik daerah yang lain untuk mengabdi di daerahnya. 

 

"Kalau MK sudah memutuskan, maka sampai kiamat pun raja-raja kecil di daerah akan terus ada. Kalau MK mengatakan melanggar UUD 1945, bahwa ini untuk menjalankan dan membangun sistem keberpihakan," imbuhnya.

 

guna meminimalisir efek negatif pilitik dinasti, Riza Patria meminta parpol untuk tidak merekomendasikan petahana kecuali putra terbaik daerah yang harus diberi kesempatan untuk maju dalam Pilkada. Lalu, ormas dan media agar terus melakukan edukasi politik dan tak tergiur uang dalam memilih calon pemimpin daerah.

 

Kemudian, masyarakat harus menyelidiki dugaan kasus-kasus petahana selama memimpin di daerah. Pasalnya, majunya petahana dan keluarganya dalam Pilkada selalu ada kepentingan lain yang akan disembunyikan, yaitu mentutupi, menjaga agar kasusnya tidak terungkap. 

 

"Korupsi di daerah sulit terungkap karena saling sandera dengan birokrasi, pengusaha dan lain-lain. Karena itu, banyak yang menjadi boneka petahana untuk menutupi kasus bahkan disiapkan untuk maju dalam Pilkada," jelasnya.

 

Dengan adanya putusan MK ini, DPR tidak harus merevisi UU Pilkada dalam waktu dekat, karena cukup dengan merevisi kembali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), juga Peraturan Bawaslu sesuai dengan putusan MK. 

 

"Putusan MK itu seolah melihat Indonesia setara dengan Amerika Serikat yang sudah terdidik dan demokrasinya cukup matang," tukasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...