Analisa Berita » Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Agus Tony Poputra menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI rate pada level yang tinggi, kontra produktif dengan upaya keluar dari resesi.

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan
jurnal parlemen

Kebijakan BI rate tinggi juga akan menimbulkan masalah bila Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya

 

‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Agus Tony Poputra menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI rate pada level yang tinggi, kontra produktif dengan upaya keluar dari resesi. 

 

Kondisi resesi membutuhkan stimulus bagi dunia usaha untuk mengakselerasi perekonomian agar tidak terjebak dalam lingkaran setan resesi.

 

Suku bunga kredit yang lebih murah, kata Agus merupakan salah satu stimulus yang menjadi kompensasi atas kenaikan biaya produksi yang terimbas oleh pelemahan Rupiah.

 

Namun, manakala BI rate ditahan pada level yang tinggi, tidak ada insentif bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan meningkatkan pertumbuhan kredit. Bahkan, banyak bank saat ini menurunkan target pertumbuhan kredit untuk mengantisipasi peningkatan kredit macet dalam kondisi suku bunga tinggi.

 

"Kebijakan BI rate tinggi juga akan menimbulkan masalah bila Bank Sentral Amerika Serikat (the Fed) menaikkan suku bunga acuannya. Pada situasi ini, BI secara psikologis akan terdorong untuk menaikan BI rate untuk mencegah aliran dana keluar. Akibatnya, dunia usaha akan semakin tertekan dengan suku bunga yang lebih tinggi," ujarnya dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Kamis (16/7).

 

Alasan utama BI mempertahankan BI Rate, sambung Agus adalah menjaga inflasi dan Rupiah di tengah kecenderungan ekonomi global yang bias. Akan tetapi, penggunaan BI rate untuk mengendalikan inflasi tidak selalu tepat untuk semua situasi. 

 

Apabila inflasi berasal dari sisi kelebihan Permintaan (excess demand), maka kebijakan menaikan ataupun mempertahankan BI rate yang relatif tinggi cukup tepat. Walaupun terjadi penurunan output nasional dari kebijakan tersebut namun masih lebih tinggi dari posisi output awal.

 

"Di sisi lain, apabila inflasi berasal dari sisi penawaran karena tekanan biaya (cost push inflation), maka kebijakan BI tersebut menciptakan dampak yang tidak diinginkan. Meskipun dapat mengendalikan inflasi, BI rate yang tinggi akan menurunkan output nasional lebih rendah dari posisi keseimbangan awal," paparnya.

 

Fakta yang ada memperlihatkan inflasi Indonesia saat ini lebih dipicu dari sisi penawaran, sebab dalam keadaan resesi permintaan cenderung turun. Kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa bulan lalu serta pelemahan Rupiah telah meningkatkan biaya produsen.

 

"Oleh sebab itu, kebijakan BI mempertahankan BI rate yang tinggi kontra produktif dengan upaya mendorong Indonesia keluar dari kondisi resesi," tegasnya.

 

Saat inflasi didominasi sisi penawaran, maka Pemerintah yang seharusnya lebih banyak berperan untuk menurunkan ekonomi berbiaya tinggi.

 

Pertama,  mengurangi titik-titik pungutan liar. Kedua, membenahi simpul-simpul distribusi barang terutama terkait dengan transportasi dan kegiatan bongkar muatan sebab biaya transportasi terutama antar pulau saat ini relatif tinggi. Beberapa pihak mengklaim bahwa porsi biaya transportasi sekitar 25 persen dari harga barang.

 

Ketiga, membenahi produksi tanaman pangan yang selama ini menjadi penyebab inflasi musiman yang tinggi. Pembenahan tersebut menyangkut perataan produksi antar waktu dan peningkatan efisiensi produksi.

 

‪"Kondisi Indonesia saat ini membutuhkan perhatian yang berspektrum luas. Pada titik-titik tertentu terdapat pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ini membutuhkan keseimbangan antar kebijakan dan antar lembaga negara agar diperoleh hasil optimal bukannya saling menihilkan ataupun merugikan," pungkasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...