Komisi XI Berita » Panja Penyusunan RUU BI Jadikan Bank Sentral Australia sebagai Rujukan
Panja Penyusunan RUU BI Jadikan Bank Sentral Australia sebagai Rujukan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 22 Juli 2015 09:47:46

Anggota Panja Penyusunan RUU BI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan konsep ideal Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sedang dipersiapkan oleh Panja, termasuk soal bentuk desain organisasi Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan.

Panja Penyusunan RUU BI Jadikan Bank Sentral Australia sebagai Rujukan
jurnal parlemen

Tujuan utama kita mencari bentuk pembanding adalah untuk memperkuat peran tugas dan fungsi BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang mampu menjadi penopang sistem perekonomian nasional

 

Senayan - Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-undang Bank Indonesia (RUU BI) sebagai hak Inisiatif DPR saat ini tengah melakukan finalisasi draf RUU. 

 

Menurut anggota Panja Penyusunan RUU BI, Mukhamad Misbakhun, konsep ideal Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sedang dipersiapkan oleh Panja, termasuk soal bentuk desain organisasi Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan.

 

"Posisi Bank Indonesia dalam kaitan hubungan dengan Pemerintah terkait Stabilitas Sistem Keuangan dalam skema pola hubungannya sebagai The Lander of the Last Resort yang nantinya harus merujuk dalam protokol yang diatur dalam Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7).

 

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, sehubungan dengan pola relasi hubungan dengan Pemerintah dan bentuk bank sentral dimana sistem pembayaran menjadi kewenangan yang melekat dalam organisasi bank sentral, banyak model desain bank sentral yang bisa dijadikan pembanding bagi Panja Penyusunan RUU Bank Indonesia.

 

"Salah satu yang bisa dijadikan rujukan pembanding adalah Reserve Bank of Australia yaitu Otoritas Bank Sentral Australia," timpalnya.

 

Bank Sentral, sambung Misbakhun, nantinya bertanggung jawab mengatur kebijakan sistem pembayaran bank dan penerbit mata uang, di samping juga menyediakan jasa kepada Pemerintah yang keuntungannya dikirimkan kembali kepada Pemerintah.

 

"Tujuan utama kita mencari bentuk pembanding adalah untuk memperkuat peran tugas dan fungsi BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang mampu menjadi penopang sistem perekonomian nasional yang tangguh demi tercapainya kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi," tukas politisi Golkar ini.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...