Komisi VII Berita » Ikut Mekanisme Pasar, Harga BBM Harus Lebih Murah saat Minyak Dunia Turun
Ikut Mekanisme Pasar, Harga BBM Harus Lebih Murah saat Minyak Dunia Turun
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 23 Juli 2015 14:17:26

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi mengungkapkan bahwa sebetulnya jika harga minyak mentah di pasaran dunia turun, maka harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri juga mengalami penurunan.

Ikut Mekanisme Pasar, Harga BBM Harus Lebih Murah saat Minyak Dunia Turun
jurnal parlemen

Jika harga BBM dunia turun, logikanya harga jual BBM dalam negeri pasti turun juga. Tapi, hal ini tidak bisa langsung dilakukan karena ada hitung-hitungan yang dilakukan Pertamina

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi mengungkapkan bahwa sebetulnya jika harga minyak mentah di pasaran dunia turun, maka harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri juga mengalami penurunan. 

 

Sayangnya, penurunan harga minyak dunia tidak berdampak langsung pada penurunan harga BBM di Indonesia karena ada mekanisme perhitungan yang harus dilakukan PT Pertamina.

 

"Jika harga BBM dunia turun, logikanya harga jual BBM dalam negeri pasti turun juga. Tapi, hal ini tidak bisa langsung dilakukan karena ada hitung-hitungan yang dilakukan Pertamina," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (23/7).

 

Sebagai contoh, jika harga minyak dunia mengalami penurunan pada bulan ini, maka harga baru disesuaikan pada bulan berikutnya.

 

"Jadi harga minyak dunia rata-rata bulan ini akan menjadi dasar patokan untuk menentukan harga jual BBM dalam negeri pada bulan berikutnya," tegasnya.

 

Saat ini, sambung Mulyadi, Pemerintah tidak lagi ikut menentukan harga jual BBM dalam negeri. Karena kebijakan pencabutan subsidi maka harga jual BBM ditentukan oleh  Pertamina. Meski demikian, Pertamina tetap harus menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.

 

"Terkadang penurunan harga BBM saat ini bisa membuat Pertamina untung. Namun, keuntungan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk menutupi kerugian pada waktu harga BBM mengalami lonjakan," katanya.

 

Maka dari itu, penurunan harga minyak dunia kerap kali tidak langsung membuat harga BBM dalam negeri turun. Kecuali turunnya harga minyak dunia sudah menjadi tren dan tidak akan naik dalam waktu cepat, Pertamina wajib segera menurunkan harga jual BBM.

 

Komisi VII DPR, sambung politisi Partai Demokrat ini, tidak akan membiarkan harga BBM tetap tinggi jika harga BBM dunia mengalami penurunan. "Kalau memang harga cenderung turun terus, maka otomatis harga jual di dalam negeri harus turun.Kalau tidak kita yang turun tangan," tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir meminta Pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, karena harga minyak mentah dunia jenis Brent North Sea sudah turun hingga mendekati 50 Dollar AS per barrel. Jika memang pemerintahan Jokowi konsisten dengan keputusannya mencabut subsidi BBM dan menggantinya dengan mekanisme pasar, maka harga BBM dalam negeri juga wajib diturunkan.

 

"Karena kebijakan pemerintahan Jokowi yang telah mencabut subsidi BBM dan menyerahkannya pada mekanisme pasar,  maka Pemerintah wajib mengevaluasi kembali harga BBM dari harga yang ditetapkan saat ini dengan turunnya harga minyak mentah dunia," ucapnya lewat pesan singkat yang diterima redaksi, Rabu (22/7).

 

Hafisz menambahkan, fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini mengalami tren penurunan hingga 50 dollar/barrel, dan diprediksi akan terus turun dengan akan  masuknya kembali minyak asal Iran ke pasar  global.

 

"Ini terjadi karena adanya kesepakatan bersejarah nuklir menyusul Iran dengan enam negara besar setelah perundingan yang alot selama 10 tahun, dandiselingi embargo minyak asal Iran pada 2012," papar legislator PAN ini.

 

Oleh karena itu, tidak ada pilhan lain bagi Pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM sesuai harga keekonomian saat ini. Kebijakan ini mendesak dilakukan untuk membangkitkan  perekonomian nasional yang sedang lesu, juga untuk merangsang  kembali daya beli masyarakat.

 

Melansir laman AFP, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Agustus anjlok 1,63 Dollar AS menjadi ditutup pada 51,41 Dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Agustus, patokan global, menetap di 56,86 dolar AS per barel di perdagangan London, turun 1,65 dolar AS dari penutupan Selasa.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...