Komisi II Berita » Penundaan Pilkada Serentak 2015 Berpotensi Hadirkan Permasalahan Baru
Penundaan Pilkada Serentak 2015 Berpotensi Hadirkan Permasalahan Baru
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 27 Juli 2015 00:19:08

Sejumlah persoalan seputar persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 berpotensi menunda Pilkada hingga tahun 2017. Namun, permasalahan baru harus siap dihadapi jika pelaksanaannya benar ditunda.

Penundaan Pilkada Serentak 2015 Berpotensi Hadirkan Permasalahan Baru
jurnal parlemen

Jika tidak segera dituntaskan pelaksanaanya, akan menambah masalah sosial di masyarakat

 

Bekasi - Sejumlah persoalan seputar persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 berpotensi menunda Pilkada hingga tahun 2017. Namun, permasalahan baru harus siap dihadapi jika pelaksanaannya benar ditunda.

 

Anggota Komisi II DPR RI Sa'duddin mengungkapkan adanya potensi masalah baru yang diakibatkan penundaan Pilkada 2015, antara lain terjadi kekosongan kekuasaan.

 

Walaupun dimungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) sebagai penjabat Kepala Daerah, tetapi Plt memiliki kewenangan yang terbatas.

 

"Apa jadinya suatu daerah selama dua tahun menjalankan pemerintahan tetapi tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis," ujarnya di Bekasi, Minggu (26/7).

 

Permasalahan berikutnya adalah pemborosan anggaran. Ketika pelaksanaan Pilkada ditunda, maka daerah tersebut harus menganggarkan kembali untuk penyelenggaraan Pilkada yang tertunda. Meski tidak seratus persen nilainya, tetapi minimal mengganti sejumlah anggaran yang telah terpakai sebelumnya.

 

"Tentunya anggaran Pilkada 2015 sebagiannya telah terpakai, sehingga perlu adanya tambahan penganggaran lagi ketika ditunda pelaksanaannya di tahun 2017," kata politisi PKS tersebut.

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga mengatakan bahwa penundaan Pilkada 2015 hanya akan menambah masalah sosial di masyarakat karena akan memunculkan konflik horisontal yang berkepanjangan. 

 

"Jika tidak segera dituntaskan pelaksanaanya, akan menambah masalah sosial di masyarakat," katanya.

 

Mantan Bupati Bekasi ini menyarankan agar pelaksanaan Pilkada 2015 dapat dituntaskan pada tahun ini juga, tidak perlu adanya penundaan. Munculnya calon tunggal harus diakui sebagai fenomena kuatnya akseptabilitas calon di mata publik dan ini harus diapresiasi sebagai bentuk kemenangan dalam proses demokrasi, bukan malah menundanya.

 

"Penundaan hanya akan menimbulkan masalah baru. Makanya diperlukan regulasi baru sebagai solusi," tutup Sa'duddin.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...