Komisi VI Berita » Ketua Komisi VI Melihat Perekonomian Nasional Mengarah pada Krisis
Ketua Komisi VI Melihat Perekonomian Nasional Mengarah pada Krisis
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 3 Agustus 2015 05:24:27

Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafiz Tohir menilai kondisi ekonomi saat ini sudah mengarah pada situasi krisis keuangan seperti yang pernah terjadi pada 1998 lalu. Semua potensi menurutnya sudah mengarah pada terpuruknya dunia perbankan di Indonesia.

Ketua Komisi VI Melihat Perekonomian Nasional Mengarah pada Krisis
jurnal parlemen

Saat ini kita menganut rezim devisa bebas maka bisa saja situasi seperti ini menjadikan Indonesia terombang-ambing saat nilai dolar naik-turun

 

Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafiz Tohir menilai kondisi ekonomi saat ini sudah mengarah pada situasi krisis keuangan seperti yang pernah terjadi pada 1998 lalu. Semua potensi menurutnya sudah mengarah pada terpuruknya dunia perbankan di Indonesia.

 

"Sudah ada indikasi Indonesia akan memasuki masa gelap krisis ekonomi seperti 1998. Pemicunya karena Pemerintah dianggap tidak konsisten terhadap sejumlah kebijakan yang telah dibuatnya sendiri," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Minggu (2/8).

 

Kondisi tersebut, lanjut legislator dar Fraksi PAN ini,8 mengakibatkan terjadinya inflasi dan melambannya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2015.

 

"Saat ini kita menganut rezim devisa bebas maka bisa saja situasi seperti ini menjadikan Indonesia terombang-ambing saat nilai dolar naik-turun,"  tambahnya.

 

Indonesia bukan anti asing, tapi sistem yang berkembang sekarang ini membuat Indonesia terlalu liberal.Hal ini ditambah adanya beberapa kekuatan besar pemodal asing yang mulai mencengkeram kedaulatan ekonomi Indonesia, dimana saat ini permodalan asing sudah masuk di sektor moneter.

 

“Akibat dari itu semua, dapat diprediksi ekonomi kita akan mirip seperti pada 2008. Dampaknya akan banyak perbankan yang terpuruk dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti skandal Bank Century," tandasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...